CARA MEMBUAT BERKAS PENGAJUAN MUTASI PERMINTAAN SENDIRI

Assalamu alaikum wr.wb
Bapak Ibu selamat berjumpa kembali di blog kesayangan kita ini hehe. Kali ini saya akan memposting sebuah postiingan pastinya emang mau ngapain.. Mudah-mudahan postingan saya ini bermanfaat Amin.
Dalam bekerja kenyamanan adalah suatu hal yang sangat penting. Misalnya karena jaraknya terlalu jauh dari tempat tinggal seperti yang pernah saya alami aduh capenya minta ampun...bukan cuma badan yang tersiksa dana juga tersiksa sodara-sodara gaji cuma buat ongkos doank!! Ya mau gimana lagi walau begitu sebagai abdi negara tetap harus kita laksanakan.
Nah terkait hal tersebut kali ini saya memberikan Tips Cara membuat Berkas Permohonan Mutasi baik itu satu wilayah ataupun antar provinsi dalam satu negara ya jelas PNS ya negaranya Indonesia. emang mau mutasi ke Singapur apa hehe. maaf bercanda.

CARA MEMBUAT BERKAS PENGAJUAN MUTASI
Pertama. Siapkan persyaratannya diantaranya:

1. Foto copy SK CPNS
2. Foto copy SK PNS 
3. Konversi NIP bagi yang punya
4. Foto copy Ijazah terakhir
5. Foto copy DP3 2 tahun terakhir
6. Surat Keterangan Lolos Butuh Sekolah Asal dan Sekolah Tujuan
7. Surat Keterangan Berkelakuan Baik
8. Daftar Riwayat Hidup dan Pekerjaan
9. R10 Sekolah Asal dan Sekolah Tujuan
10. Surat Pernyataan dari Sekolah Tujuan
11. Surat Rekomendasi dari sekolah / Kepala UPTD yang dituju

Kedua buat surat permohonannya
Untuk contoh surat permohonan dan berkas-berkas  Bapak Ibu dapat download link di bawah ini:
Pengajuan mutasi antar kecamatan di sini Berkas Pengajuan mutasi antar kecamatan
Pengajuan mutasi antar propinsi di sini Berkas Pengajuan mutasi antar propinsi

Ketiga minta tanda tangan kepada pihak-pihak terkait utamakan adab dan tutur kata yang santun biar mereka mengerti
Keempat kalo sudah lengkap semua persyaratan jangan tunggu lama-lama segera kirim ke Dinas untuk diajukan sebab proses persetujuan dinas bukan sehari 2 hari tapi bulanan biasanya. Apalagi yang antar propinsi mungkin ngurus-ngurusnya jarak jauh dipersiapkan ongkos dan tenaga ekstra.
Kelima harus sabar menunggu hehe
Keenam jangan lupa banyak berdo'a supaya diperlancar Amin...
Nah itu bapak Ibu sekadar informasi dari saya mudah-mudahan bermanfaat

PTK MATEMATIKA KELAS 5 SD

HALAMAN JUDUL

LAPORAN

PENELITIAN TINDAKAN KELAS

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MATERI OPERASI HITUNG PECAHAN PADA PESERTA DIDIK

KELAS VI SEMESTER 1 SD NEGERI JAGAPURA 01

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Oleh:

RUSYANI, S.Pd.

NIP 19640727 199301 1 002

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Kenaikan Tingkat

Dari III/d Ke IV/a

SD NEGERI JAGAPURA 01

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN KERSANA

KABUPATEN BREBES

2015

Download File klik di sini Lembar Pengesahan PTK Matematika Kelas 5
untuk file lengkapnya kirim email : cahbrebes2010@gmail.com transfer Rp. 200.000,00 saya akan kirim ke alamat email Anda.

PENCAIRAN TUNJANGAN SERTIFIKASI GURU 2017

Halo selamat berjumpa lagi di postingan saya selanjutnya. Kali ini saya akan membahas tentang yang saat ini lagi ditunggu-tunggu oleh para guru sekalian yaitu Tunjangan Sertifikasi. Konon kabarnya ditunggu gak nongol-nongol biasanya akhir bulan April sudah keluar. Teyus denger denger nih TPG triwulan ini akan disatukan dengan triwulan 2 aduuuuuhhh jadi manyun nih para guru. Apa sebabnya ya?? Apa sengaja ditimbun gitu ???hihi ah sudzon itu sich mungkin bukan itu alasannya.
baiklah saya akan bahas sedikit niich dapat info mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu Guru semuanya.
Kementrian Keuangan telah mencabut PMK 48/PMK.07/2016 dan PMK 187 /PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 50/PMK.07/2017 silahkan di unduh PMK No. 50/PMK.07/2017
Berikut saya kutip Pasal 90 mengenai Tunjangan Sertifikasi:
Ayat 1: 
Penyaluran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD, dilaksanakan secara triwulanan yaitu:
1. Triwulan I paling cepat bulan Maret
2. Triwulan II paling cepat bulan Juni
3. Triwulan III paling cepat bulan September
4. Triwulan IV paling cepat bulan November 
Ayat 2: 
Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut:

a. triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;

b. triwulan II dan triwulan III masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pagu alokasi; dan

c. triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi.

Ayat 3:

Daerah wajib membayarkan Dana TP Guru PNSD, DTP Gurμ PNSD, dan Dana TKG PNSD kepada guru yang berhak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD di RKUD. 

Ayat 4:

Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi pembayaran Dana TP Guru PNSD, 'DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan secara semesteran, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. semester I disampaikan paling lambat tangal 15 September; dan

b. semester II disampaikan paling lambat tanggal 15 Maret tahun anggaran berikutnya

Ayat 5:

Laporan realisasi semester I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menjadi persyaratan penyaluran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru NSD, dan Dana TKG PNSD triwulan III tahun anggaran 1 berjalan.

Ayat 6:

Laporan  realisasi semester II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menjadi persyaratan penyaluran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD triwulan I tahun anggaran  berikutnya.

Ayat 7:

Dalam  hal  Daerah  tidak menyampaikan laporan  sebagaimana dimaksud  pada ayat (4) sampai dengan batas waktu penyampaian  sebagaimana dimaksud ayat (4), penyaluran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD triwulan berikutnya tidak dapat Dilaksanakan . Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilaksanakan sampai dengan tanggal 30 November, maka penyaluran Dana 

Ayat 8: TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.

Ayat 9:

Dalam hal tidak ada rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD yang belum disalurkan dianggarkan kembali melalui APBN/Perubahan APBN tahun anggaran berikutnya. 

Ayat 10:

Dalam hal Dana TP Guru PNSD, I TP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD sampai dengan akhir tahun anggaran tidak dapat disalurkan karena:

a. Pemerintah Daerah tidak menyampaikan laporan sampai dengan tanggal 30 November sebag'aimana dimaksud pada ayat (8); dan

b. tidak ada rekomendasi dari Pendidikan dan Kebudayaan dimaksud pada ayat (9), Kementerian sebagaimana Menteri Keuangan merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar Kepala Daerah yang bersangkutan I dikenai sanksi administratif sesuaiperaturan perundang-undangan.

Ayat 11:
Dalam hal pemerintah daerah tida '( membayarkan DanaTP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD sesuai dengan hak guru, penyaluran Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD periode berikutnya dapat ditunda sebesar Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD yang tidak dibayarkan kepada guru.
Ayat 12:
Penundaan Dana TP Guru PN SD, DTP Guru PN SD, atau Dana TKG PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan rekomendasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan c.q Direktur Jenderp_l Guru dan Tenaga Kependidikan setelah melakukan Jvaluasi atas laporan realisasi pembayaran Dana TP G jru PNS D, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD ser agaimana dimaksud pada ayat (4) .
Ayat 13: 
Dalam hal Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNS D , atau Dana TKG PNSD yang telah disalurkan ke RKUD sampai dengan triwulan IV, masfr1g-masing tidak mencukupi untuk kebutuhan pembayaran sampai dengan 1 2 (dua belas) bulan, Pemerintah Daerah tetap melakukan pembayaran kepada guru PNSD berdasarkan jumlah bulan yang telah disesuaikan dengan D ana TP Guru PNSD, DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD yang ( 14) diterima di RKUD.
Ayat 14:
Dalam hal kurang salur dana TP Guru PNS D , DTP Guru PNSD, atau Dana TKf PNSD pada tahun
anggaran berj alan masing-masing • akan di per hi tungkan dengan:
a. dana cadangan TP Guru PNSD , DTP Guru PNSD, atau Dana TKG PNSD tahun anggaran berj alan; atau
b . alokasi Dana TP Guru PNSD, DTP Guru PNS D , atau Dana TKG PNSD tahun anggaran berikutnya.
Ayat 15
Penyaluran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 4) huruf a dilakukan berdasarkan surat
rekomendasi dari Menteri Pendidikan clan Kebudayaan c . q. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
Ayat 16:
Laporan realisasi pembayaran Dlna TP Guru PNS D, DTP Guru PNSD, dan Dana TKG PNSD sebagaimana I dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/ atau dokumen elektronik ( softcopy) melalui aplikasi.

Nah itu para Bapak Ibu guru saya ketengahkan sengaja silahkan di telaah kira-kira apa penyebabnya keterlambatan Pencairan Tunjangan Sertifikasi Triwulan 1 Tahun 2017 ini.
Harapan kita selaku guru sich tidak banyak cuma TOLONG DIPERCEPAT BAPAK-BAPAK hehehe Amin ALFATIHAH....
Sekian dulu dari saya kita lanjutkan di postingan selanjutnya