Sejak Awal, Jokowi Tolak UN SD-SMP

 

 JAKARTA - Wacana calon presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapuskan Ujian Nasional (UN) di jenjang SD-SMP dan menjadikan UN SMA hanya sebagai pemetaan kualitas pendidikan, diapresiasi Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).

Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti mengungkapkan Gubernur DKI Jakarta non aktif itu sejak awal memang menentang adanya UN.

 "Jauh sebelum nyapres, Jokowi sudah menyatakan tidak setuju pada kebijakan UN. Hal ini saya dengar dengan mata dan telinga saya sendiri," kata Retno menjawab JPNN di Jakarta, Rabu (11/6).

Karena itu, Retno yakin jika Jokowi jadi presiden, maka kebijakan UN akan dihapus kecuali untuk SMA yang tetap diberlakukan tapi hanya sebagai pemetaan, bukan penentu kelulusan.

Menurut Retno, pernyataan Jokowi akan menghapus di SD dan SMP dan tetap mempberlakukan di SMA, sebenarnya mencontoh Filandia. Di sana, pada level SMA, UN dijadikan tes masuk PTN.

Sedangkan Jokowi menyatakan UN di level SMA dijadikan pemetaan kualitas pendidikan sebagaimana amanat UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UN pertama dijalankan pada pemerintahan SBY-Jusuf Kalla (JK) Mei 2005. Sejak awal, UN dijadikan penentu kelulusan. Hal ini menjadi kontroversi karena di UU Sisdiknas UN hanya untuk pemetaan kualitas pendidikan. Bahkan, Mahkamah Agung pada 2010 juga telah mengeluarkan putusan yang melarang penyelenggaraan UN yang dicetuskan oleh JK tersebut.

"FSGI yakin Jokowi pasti akan memilih Mendikbud yang juga menyetujui penghapusan UN dan JK sebagai wapresnya harus menyetujui dan saya yakin JK akan menyetujui kebijakan ini juga, presidennya Jokowi bukan JK," tandasnya.