Perlu Evaluasi Tunjangan Sertifikasi Guru

Ilustrasi sekolah

Wonogiri – Perlunya dikaji ulang serta evaluasi terkait tunjangan sertifikasi bagi guru pegawai negeri sipil (PNS). Pasalnya, saat ini muncul rumor di mana target para guru hanya mengejar tunjangan sertifikasi saja dan mengabaikan sisi mutu pendidikan siswa.
Guru bersertifikasi pun bergelimang berbagai kemewahan, di sisi lain nasib ribuan guru tidak tetap (GTT) dan guru wiyata bakti (WB) jauh di bawah hidup layak, bahkan dalam satu bulan para guru GTT dan WB hanya mempunyai penghasilan sebesar Rp 150 ribu. Sedangkan guru sertifikasi penghasilannya sepuluh kalilipat gaji guru GTT/WB.
Apakah hal ini bukan sebagai diskriminasi? Namun, langkah-langkah kebijakan evaluasi sertifikasi itu sangat mungkin sekali menimbulkan polemik baru di dunia pendidikan.
Tampaknya, ribuan guru tidak tetap (GTT) dan guru wiyata bakti(WB) nasibnya sangat mirip sekali dengan cerita Umar Bakrie. Bergelar guru, namun kehidupannya jauh di bawah prasejahtera. Hal itu diungkapkan anggota Komisi 8 DPR RI, Endang Maria Astuti kepada wartawan, Minggu (2/11).
Selaku anggota DPR asal Wonogiri, dirinya merasa prihatin dengan nasib GTT/WB. Dirinya merasa terpanggil untuk memperjuangkan nasib ribuan GTT/WB di Wonogiri. Bahkan misi ini ia jadikan gold target selama dia menjadi wakil rakyat periode 2014-2019.
“Saya ingin memperbaiki kesejahteraan GTT/WB, dengan sejahteranya mereka sangat dimungkin sekali kualitas pendidikan di negeri ini akan lebih baik,” kata Endang Maria.
Terkait tunjangan sertifikasi guru, pihaknya bakal meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi. Dia juga menilai selama ini terjadi diskriminasi dalam dunia pendidikan.
“Di mana bangganya mempunyai sebutan guru kalau upah yang mereka terima hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dalam seminggu? Apakah tidak miris melihat kenyataan yang terjadi selama ini,” kilahnya.