GAJI KE 13 CAIR DI HARI KERJA PERTAMA JULI INI

Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan mencairkan atau membayarkan gaji ke-13 para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri aktif mulai Senin pekan depan (3/7/2017). PNS akan mengantongi besaran gaji pokok ditambah tunjangan.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Marwanto Harjowiryono. Ia mengungkapkan, gaji ke-13 untuk para PNS yang masih aktif bakal dicairkan pada awal Juli ini.

"Masih sesuai rencana, dicairkan di hari kerja pertama Juli ini. Jadi di tanggal 3 Juli 2017," ucap Marwanto saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Jumat (30/6/2017).
Pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 74/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan.

Dalam Pasal 9, penerima gaji ke-13 juga meliputi menteri, pejabat pimpinan tinggi, wakil menteri, staf khusus di lingkungan kementerian, anggota DPRD, hakim ad hoc, serta pegawai lainnya yang diangkat pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Gaji ke-13 yang diterima PNS, antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja. Gaji ke-13 dibayarkan pada Juli, sesuai bunyi Pasal 11 PMK 74/2017.

Marwanto mengungkapkan, anggaran negara yang dibutuhkan untuk membayar gaji ke-13 PNS aktif pada tahun ini sebesar Rp 6,8 triliun. Jumlah itu sekitar 29,56 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp 23 triliun untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13.

"Besarnya dana yang diperlukan untuk gaji ke-13 sekitar Rp 6,8 triliun," ucap Marwanto.

Lebih jauh katanya, mekanisme pencairan gaji ke-13 sama dengan THR. Satuan Kerja (Satker) mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Jumlah Satker mencapai 25 ribu Satker di seluruh wilayah Indonesia.

Marwanto menjelaskan, pencairan THR dan gaji ke-13 untuk PNS paling cepat memakan waktu 1 jam. Dengan syarat, seluruh dokumen sudah dipenuhi dan tidak ada kesalahan.

"Dalam kondisi normal, syarat-syarat sudah dipenuhi, tidak ada kesalahan nama penerima, nomor akun, dan lainnya, maka setelah SPM diterima di KPPN, sekitar 1 jam dapat dicairkan," kata dia.

Menkeu Sri Mulyani sebelumnya pernah menuturkan, gaji ke-13 sangat membantu PNS untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak memasuki tahun ajaran baru. "Ini sangat membantu PNS yang masih punya putra-putri bersekolah, biasanya kebutuhan sekolah menjadi penting," ujarnya.
sumber : www.liputan6.com

Senin Depan Pemkab Belitung Cairkan Gaji 13 PNS

BELITUNG - Kabar gembira bagi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemkab Belitung.
Pasalnya pada Senin (3/6/2017) mendatang, tepatnya saat masuk kerja pasca libur Idul Fitri, mereka akan menerima gaji double, yaitu gaji bulan Juli dan gaji 13.
Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jayusman, proses pencairan sudah selesai dikerjakan sebelum libur panjang.
Bahkan surat perintah pencairan dana (SP2D) sudah berada di bank.
"Kami sudah memprosesnya sebelum libur dimulai kemarin. Jadi tinggal SKPD masing-masing kapan mau melakukan pencairannya, karena SP2D sudah di bank," ujar Jayusman saat dihubungi pos belitung, Kamis (29/6/2017).
Kemudian, total anggaran yang disiapkan untuk membayar dua gaji tersebut berjumlah Rp 30 milyar dengan rincian masing-masing Rp 15 milyar.(*)
sumber: http://bangka.tribunnews.com

PNS Tunggu Gaji Ke-13 Cair

MAJALENGKA – Liburan panjang para pegawai negeri sipil (PNS) dalam rangka cuti bersama lebaran Idul Fitri menyisakan masalah finansial. Meski telah menerima gaji ke-14 sebesar satu kali gaji pokok, saat ini sebagian besar PNS berharap saat masuk kerja segera menerima gaji bulan Juli plus menerima gaji ke-13.
Pola hidup konsumtif masyarakat saat menjelang lebaran maupun pasca Lebaran, membuat mayoritas masyarakat termasuk PNS tidak dapat membendung tingginya tingkat konsumsi untuk memenuhi keinginan. Sehingga gaji ke-14 yang mereka terima dua pekan lalu tinggal sedikit bahkan tidak tersisa.
Hal tersebut diakui Iwan, PNS Kabupaten Majalengka yang menganggap gaji ke-14 yang diterimanya tersebut hanya numpang lewat dan hampir tidak berbekas. Namun sebagai PNS, dirinya bersyukur karena masih mendapat perhatian dari pemerintah melalui gaji ke-14 yang nilainya sekitar Rp 2 juta.
“Alhamdulillah, sebelum lebaran kemarin kita (PNS, red) menerima gaji ke-14 dari pemerintah. Tapi cuma numpang lewat, karena kebutuhan yang harus dipenuhi menjelang lebaran sangat banyak. Pengeluaran jor-joran dan nggak kekontrol. Baru sadar dua hari setelah lebaran, gaji ke-14 hampir ludes,” keluhnya kemarin (29/6).
PNS lainnya, Sarif berharap di hari pertama masuk kerja nanti bisa segera menerima gaji bulan Juli, walaupun nilainya tidak seberapa karena gaji reguler bulanan banyak potongan untuk membayar cicilan dan angsuran. Sedangkan kebutuhan pengeluaran di bulan Juli tidak kalah banyak, terutama keperluan persiapan tahun ajaran baru anak sekolah.
Sehingga para PNS mengharapkan jika gaji ke-13 yang direncanakan bakal dibagikan bulan Juli bisa diterima tepat waktu, sebelum anak-anak masuk sekolah di tahun ajaran baru. Apalagi nilai gaji ke-13 tersebut cukup besar dan tidak terkena potongan untuk cicilan dan angsuran apapun.
Sebelumnya, sekda Ahmad Sodikin membenarkan rencana Pemkab Majalengka yang akan menyalurkan gaji ke-13 di bulan Juli atau pasca lebaran. Namun teknis dan waktu penyalurannya segera dirumuskan setelah masuk kerja pasca libur cuti bersama lebaran.
“Kalau gaji ke-14 kan sudah semua disalurkan, untuk gaji ke-13 Insya Allah setelah lebaran atau di bulan Juli sudah selesai prosesnya. Saya mengimbau PNS bisa mengatur keuangan dengan baik. Perhatian pemerintah sudah sangat bagus dengan memberikan gaji ke-13 dan 14,” ungkapnya.
sumber: http://www.radarcirebon.com
 

Sri Mulyani Teken PMK, THR dan Gaji ke-13 PNS Bisa Cair Pekan Ini

Jakarta - Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ke-13 untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono kepada detikFinance, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

"PMK sudah ditandatangi bu menteri kemarin malam," kata dia.

Dengan sudah ditandatanganinya PMK tersebut, maka pencairan THR dan Gaji Ke-13 sudah bisa dilakukan. Sebab, proses pencairan dimulai dari Peraturan Presiden (PP) yang telah ditandatangani Presiden Jokowi, lalu diterbitkan PMK sebagai aturan pelaksanaan dari PP.

Dalam melakukan pencairan THR dan Gaji ke-13 untuk PNS, saat ini sangat tergantung kepada kecepatan dan ketpatan satuan kerja (satker) dalam mengajukan surat perintah membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Sampai saat ini jumlah satker seluruh kementerian/lembaga (K/L) berjumlah 25.000 satker yang berada di seluruh Indonesia.

Dengan demikian, Marwanto mengungkapkan, pencairan THR dan gaji ke-13 bagi para abdi negera ini bisa dilakukan pada minggu ini dengan catatan syarat dan ketentuan dapat dipenuhi, seperti pengajuan SPM, data yang disampaikan sudah valid dan sesuai dengan persyaratan misalnya besaran dana yang akan ditransfer, nomor rekeningnya, nama dan sebagainya.

"Mudah-mudahan Kamis dan Jumat sudah ada pengajuan," tutupnya.
sumber: https://finance.detik.com

PEMKOT MALANG TELAH MENCAIRKAN THR ASN HARI INI

Malang - Pegawai Negeri SIPIL (PNS) di Lingkungan Pemkot Malang bisa bernafas lega. Pasalnya, Tunjangan Hari Raya (THR) sudah dicairkan hari ini.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang Sapto P Santoso, mengatakan, ada sebanyak 7.668 aparatur sipil negara (ASN) di Pemkot Malang maupun DPRD. "Siang ini sudah cair untuk THR," ujarnya Sapto kepada wartawan, Jumat (16/6/2017).

Sapto menambahkan bahwa kebutuhan dana tersebut (THR) sudah tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2017.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tunjangan Hari Raya Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji dan Tunjangan ke- 13 adalah sebesar Rp. 57.070.507.077,95 (lima puluh tujuh milyar tujuh puluh juta lima ratus tujuh ribu tujuh puluh tujuh rupiah sembilan puluh lima sen).

"THR yang akan dibayarkan pada Bulan Juni 2017 ini berjumlah total Rp. 26.393.120.677,95 (dua puluh enam milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus duapuluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah sembilan puluh lima sen)," ujar Sapto.

Berikut ini rincian THR yang nilainya sebesar gaji pokok masing-masing ASN tersebut :

a. ASN Gol. IV sebanyak 1.880 orang = Rp 8.347.308.100,00

b. ASN Gol. III sebanyak 3.181 orang = Rp 10.690.011.100,00

c. ASN Gol. II sebanyak 2.029 orang = Rp 5.485.501.700,00

d. ASN Gol. I sebanyak 578 orang = Rp 1.258.047.500,00

e. DPRD Kota Malang = Rp 612.252.277,95

Sedangkan gaji dan tunjangan ke-13 Tahun 2017 akan dibayarkan pada Bulan Juli 2017 sebesar Rp 30.677.386.400,00 (tiga puluh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah).

Berikut rincian Gaji ke-13 tersebut berdasarkan golongan ASN :
a. ASN Gol. IV sebanyak 1.880 orang = Rp 9.973.068.700,00
b. ASN Gol. III sebanyk 3.181 orang = Rp 12.725.400.800,00
c. ASN Gol. II sebanyak 2.029 = Rp 6.469.979.200,00
d. ASN Gol I sebanyak 578 orang = Rp 1.508.937.700,00

Walikota Malang, Moch Anton berharap agar ASN dapat memanfaatkan uang THR dengan sebaik-baiknya.

"Saya berharap ASN Kota Malang dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan gembira dan dapat bertemu sanak-saudaranya, karena libur lebaran tahun ini berlangsung cukup panjang," ujar Anton.
sumber: www.detik.com

THR ASN DAN PENSIUNAN PALING LAMBAT 20 JUNI

 
Pemerintah mengaku telah melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Penawai Negeri Sipil (PNS) pemerintah pusat mencapai Rp2,7 triliun. Pencairan tersebut dilakukan atas pengajuan pembayaran oleh sekitar 8.600 satuan kerja (satker).

"Hingga sore ini, sudah mencapai sekitar 8.600 satker yang sudah mengajukan pembayaran THR dengan jumlah dana mencapai sekitar Rp2,7 triliun," ujar Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono  kepada CNNIndonesia.com, Jumat (16/6).

Kondisi ini, menurut Marwanto, akan terus meningkat seiring dengan terus bertambahnya pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Satker kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Adapun saat ini, menurut dia, pemerintah tercatat memiliki sekitar 25 ribu satker.

"Diharapkan awal minggu depan, realisasinya akan semakin meningkat," ungkap Marwanto.

Sebagai informasi, pengajuan SPM oleh satker kepada KPPN sendiri sudah bisa dilakukan sejak tanggal 14 Juni hingga 20 Juni mendatang. Namun, pencairan THR memang baru dapat dilakukan setelah dilakukan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pada Kamis (15/6) lalu.


Sementara itu, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk THR dan pensiun ke-13 dijadwalkan paling lambat 20 Juni 2017. Dengan demikian, THR dapat dikantongi oleh seluruh aparatur negara, termasuk pensiunan paling lambat 20 Juni 2017.

Sebagai informasi, tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran sebanyak Rp23 triliun untuk pemberian THR dan gaji ke-13 bagi ANS. Anggaran ini meningkat dibandingkan tahun lalu, sebesar Rp17,9 triliun. Adapun THR dan pensiun ke-13 yang akan diberikan pemerintah kepada PNS akan setara dengan satu bulan gaji pokok.

Sementara itu, gaji ke-13 rencananya akan dicairkan pada pekan kedua Juli mendatang. Berbeda dengan THR, besaran gaji 13 yang diterima PNS akan setara dengan satu bulan gaji pokok dan tunjangan.
sumber: www.cnnindonesia.com

MULAI 1 JULI GURU TIDAK BISA AKSES INFO GTK JIKA TIDAK TERDAFTAR DI SIMPKB

Berdasarkan pengumuman dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud, diberitahukan kepada semua guru dan tenaga kependidikan, mulai 1 Juli 2017 di laman Info GTK (terkait tunjangan profesi guru) hanya akan bisa di akses oleh guru dan tenaga kependidikan jika sudah terdaftar di salah satu kelompok kerja guru/kepala sekolah/ pengawas di SIMPKB.

Pendaftaran kelompok kerja guru/kepala sekolah/ pengawas dilakukan melalui SIMPKB secara online melalui laman http://simpkb.id.

Untuk informasi pendaftaran kelompok kerja guru/kepala sekolah/ pengawas, guru dapat menghubungi Dinas Pendidikan setempat. 

Untuk kedepannya guru bisa cek sendiri SK penerimaan tunjangan profesi guru melalui akun komunitas SIMPKB.

Sebelumnya dikenal Guru Pembelajar, pada tahun 2017 akan berubah dengan istilah Pengembangan Keproesian Berkelanjutan atau PKB.

Berkaitan dengan hal tersebut Ditjen GTK Kemendikbud memberikan arahan agar semua guru dan tenaga kependidikan terdaftar dalam kelompok kerja melalui sistem informasi yang juga dapat diakses melalui laman http://sim.gurupembelajar.id.

Seluruh Guru dan tenaga kependidikan menerima akun masing-masing untuk dapat melihat rapor hasil Uji kompetensi Guru (UKG) serta mengikuti program guru pembelajara atau menerima informasi lain. 

selain itu juag, seluruh kegiatan program Keprofesian Berkelanjutan atau PKB bagi guru akan dilaksanakan melalui komunitas yang sudah terdaftar di SIMPKB di laman http://simpkb.id.

Sumber: http://www.suarapgri.com

BERITA GEMBIRA: THR DIBAYARKAN MULAI 13 JUNI, GAJI KE-13 MULAI 3 JULI

Peraturan Pemerintah (PP)‎ tentang THR dan gaji ke-13 untuk PNS sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo. Dengan demikian pembayarannya sudah bisa dilakukan mulai 13 Juni.

Menurut‎ ‎Kabid Penyusunan Kebijakan Gaji SDM Aparatur‎ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Diah Faraz, pembayaran gaji ke-14 alias THR dan gaji ke-13 akan dilakukan secara terpisah. Hal ini disesuaikan dengan peruntukannya.

"Kalau THR akan dibayarkan dua pekan sebelum lebaran. Sedangkan gaji 13 awal Juli untuk persiapan anak masuk sekolah," jelas Diah yang dihubungi, Jumat.

Sesuai dengan surat dari Dirjen Perbendaharaan Negara, gaji ke-13 dibayarkan Juli. Sedangkan THR PNS pembayarannya 13 Juni.

Disebutkan juga bahwa, dalam rangka persiapan dan menjaga kelancaran pelaksanaan pembayaran gaji 13 dan THR, serta mengingat libur hari raya Idul Fitri yang jatuh pada 25-26 Juni dan cuti bersama 27-30 Juni, KPPN diminta untuk menyelesaikan SP2D gaji induk Bulan Juli sebelum 12 Juni, dengan diberi tanggal 3 Juli.

Dirjen Perbendaharaan ‎Negara dalam suratnya juga menyebutkan, mulai 13 Juni KPPN diminta fokus untuk menyelesaikan pembayaran THR dan pensiun ke-13. Dan mulai 3 Juli untuk pembayaran gaji ke-13. (sumber: jpnn.com)

Demikian informasi terbaru yang kami bagikan mengenai pembagian THR dan gaji-13 bagi PNS tahun 2017.

sumber: http://www.suarapgri.com 

 

 

TAHUN AJARAN BARU SABTU LIBUR

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memberlakukan waktu sekolah selama lima hari dalam sepekan, yakni Senin hingga Jumat.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Effendi menjelaskan sistem tersebut akan berlaku pada tahun ajaran baru.

Dengan pengaturan waktu tersebut maka pihaknya menetapkan waktu sekolah menjadi minimal delapan jam.‎ "Jadi kalau minimum delapan jam, kalau lima hari masuk, jadi udah 40 jam per minggu," ucap Muhajir di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Menurut Muhajir, pengaturan waktu itu sudah sesuai standar aparatur sipil negara (ASN) guru. Sehingga nanti guru akan mengikuti standar ASN.

Muhajir mengakui selama ini waktu sekolah dari Senin-Jumat, dan Sabtu digunakan untuk kegiatan ekstakurikuler. Jika kebijakan bersekolah Senin hingga Jumat telah diterapkan, maka siswa akan libur pada hari Sabtu.

"Iya benar. (nanti siswa) Full libur," kata Muhajir usai menghadap Presiden Joko Widodo.
Sumber: sindonews.com

BERITA PENCAIRAN THR DAN GAJI 13

PP SUDAH DITEKEN PRESIDEN

THR 2 PEKAN SEBELUM LEBARAN, GAJI 13 AWAL JULI

Peraturan Pemerintah (PP)‎ tentang THR dan gaji ke-13 untuk PNS sudah diteken Presiden Joko Widodo. Dengan demikian pembayarannya sudah bisa dilakukan mulai 13 Juni.

Menurut‎ ‎Kabid Penyusunan Kebijakan Gaji SDM Aparatur‎ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Diah Faraz, pembayaran gaji ke-14 alias THR dan gaji ke-13 dilakukan secara terpisah. Hal ini disesuaikan dengan peruntukannya.

"Kalau THR dibayarkan dua pekan sebelum lebaran. Sedangkan gaji 13 awal Juli untuk persiapan anak masuk sekolah," kata Diah yang dihubungi, Jumat (6/6).

‎Sesuai surat dari Dirjen Perbendaharaan Negara, gaji ke-13 dibayarkan Juli. Sedangkan THR PNS pembayarannya 13 Juni.

Disebutkan juga, dalam rangka persiapan dan menjaga kelancaran pelaksanaan pembayaran gaji 13 dan THR, serta mengingat libur hari raya Idul Fitri yang jatuh pada 25-26 Juni dan cuti bersama 27-30 Juni, KPPN diminta menyelesaikan SP2D gaji induk Bulan Juli sebelum 12 Juni, dengan diberi tanggal 3 Juli.

Dirjen Perbendaharaan ‎Negara dalam suratnya juga menyebutkan, mulai 13 Juni KPPN diminta fokus menyelesaikan pembayaran THR dan pensiun ke-13. Dan mulai 3 Juli untuk pembayaran gaji ke-13.
Sumber : jpnn.com


PENYALURAN THR ASN MASIH TUNGGU ATURAN
Pemerintah Kota Jogja belum mengetahui pasti kapan gaji ke-13 dan 14 atau biasa yang dikenal dengan Tunjangan Hari Raya bisa dibayarkan kepada para PNS karena masih menunggu turunnya Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang mekanisme pembayaran.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jogja, Kadri Renggono mengatakan seharusnya pembayaran THR dan gaji ke-13 dilakukan seminggu sebelum hari raya Idul Fitri. “Kami Belum tahu pasti [kapan pembayaran dilakukan] karena menunggu turunnya PP,” ujarnya, Kamis (8/6/2017).

Ia mengatakan meskipun PP tersebut kemungkinan isinya tidak berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi pembayaran THR dan gaji ke-13 wajib menunggu turunnya PP.
“Isi PPnya ,ya, mengatur tentang bagaimana cara pencairannya, mekanisme perpajakan, dan siapa yang berhak mendapatkan gaji ke tiga belas, dan 14,” katanya.

Meskipun belum tahu kapan THR dan gaji ke-13 akan dibayarkan kepada para PNS, Kadri mengatakan dari sisi anggaran pihaknya sudah sangat siap. Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pembayaran gaji ke-13 sebesar Rp23 miliar.
Sedangkan anggaran untuk THR jumlahnya lebih sedikit karena pembayaran THR hanya disamakan dengan gaji pokok, didalamnya tidak termasuk berbagai tunjangan seperti tunjangan anak, tunjangan suami/isteri dan tunjangan jabatan. Alokasi anggarannya sendiri adalah Rp21 miliar.
Kadri mengatakan tidak perlu mengimbau para PNS untuk menggunakan THR dan gaji ke-13 secara bijak saat dibayarkan nanti. “Masing-masing orang sudah punya rencana. Apalagi sudah ada aturan kalau gaji ke-13 itu untuk pendidikan dan THR untuk hari raya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perbendaharaan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jogja, Sri Marmining Jati mengatakan, alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke-13 tahun 2017 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
Ia mengatakan pada tahun 2016, Pemkot Jogja mengalokasikan anggaran sebesar Rp29 miliar untuk gaji ke-13 dan Rp27 miliar untuk THR. Sri menjelaskan penurunan ini dikarenakan karena ada beberapa PNS yang purna tugas dan beralihnya kewenangan pengelolaan SMA dan SMK ke provinsi.
“Guru-guru dan tenaga administrasi SMA dan SMK sekarang kan digaji oleh Provinsi. Jumlahnya sekitar 1000 orang lebih. Dan di Pemkot setiap tahun ada 300-an PNS yang pensiun,” tuturnya.
Sumber: Solopos.com, JOGJA


THR CAIR 2 MINGGU SEBELUM LEBARAN
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) bakal menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar gaji pokok pada minggu depan. Sementara gaji ke-13 yang diperoleh PNS aktif sebesar gaji pokok plus tunjangan-tunjangan.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Marwanto Harjowiryono mengungkapkan, THR dan gaji ke-13 untuk pensiunan akan dibayarkan pada akhir minggu kedua Juni ini. Sementara gaji ke-13 untuk PNS aktif, dan lainnya akan dibayarkan pada minggu pertama Juli.
"Untuk THR dan pensiun ke-13 dibayar akhir minggu kedua Juni. Gaji ke-13 untuk PNS dan lainnya, pencairan-nya akan dilaksanakan pada minggu pertama Juli 2017," kata Marwanto saat berbincang dengan wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/6/2017).

Untuk jumlah yang diterima, sama persis dengan tahun lalu. THR yang diberikan PNS, prajurit TNI, Anggota Polri, dan pejabat negara sebesar gaji pokok. Sedangkan gaji ke-13 untuk PNS aktif sebesar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum ke-13. Sementara untuk purna PNS akan mengantongi pensiunan pokok ke-13.
"THR sebesar gaji pokok. Gaji ke-13 untuk PNS aktif, sebesar penghasilan termasuk tunjangan. Sedangkan pensiunan ke-13 sebesar pendapatan pensiun pokok," Marwanto menerangkan.
Kemenkeu‎ sudah menyediakan anggaran yang dibutuhkan untuk membayar THR dan gaji ke-13 tahun ini dengan total Rp 23 triliun. Dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. "Untuk pembayaran THR dan gaji-13, dananya sudah disiapkan sesuai dengan kebutuhannya," ujar dia.
Marwanto pun meminta kepada setiap Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk segera menyelesaikan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Induk bukan Juli 2017 sebelum 12 Juni 2017 dengan diberikan pada 3 Juni 2017.
Selain itu, mulai 13 Juni 2017 KPPN juga diminta fokus untuk menyelesaikan pembayaran THR Tahun 2017 dan Pensiun ke-13 dan mulai tanggal 3 Juni 2017 untuk pembayaran gaji ke 13.
Sumber: www.liputan6.com


PEMERINTAH SEGERA CAIRKAN THR DAN GAJI 13
Pemerintah segera mencairkan gaji ke-13 dan tunjangan Hari Raya (THR) pada PNS, TNI, Polri, penerima pensiun, penerima tunjangan, kepala daerah hingga menteri. Hal itu menyusul rencana penerbitan peraturan pemerintah (PP) sebagai payung hukum.
"PP-nya akan segera terbit. Jadi sesegera mungkin akan cair," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Rabu (7/6).
Ia menjelaskan, merujuk pada surat Direktur Jenderal Perbendaharaan No. S-4995/PB/2017 tentang Persiapan Pembayaran Gaji Ketigabelas dan THR Tahun 2017, pemerintah tengah memproses pencairan THR dan gaji ke-13. Rencananya, ia menjelaskan, pembayaran THR dan pensiunan gaji ke-13 dilakukan pada bulan Juni 2017. Sedangkan pejabat negara, PNS, TNI, Polri, pimpinan dan pegawai PNS lingkungan LNS menerima gaji ke-13 pada bulan Juli.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Herman Suryatman menjelaskan rancangan PP telah selesai pada paraf koordinasi tingkat menteri. "Setelah selesai paraf koordinasi, akan disampaikan ke Setneg untuk ditetapkan oleh bapak presiden (Joko Widodo)," ujar dia.
Herman menuturkan, THR hanya diberikan untuk aparatur yang masih aktif. Sedangkan gaji ke-13 diberikan untuk pegawai yang masih aktif, pensiunan dan veteran. Herman mengatakan, gaji ke-13 bertujuan untuk mengapresiasi pemerintah terhadap biaya pendidikan putra-putri aparatur negara. Sementara pertimbangan pemberian THR, yakni meningkatkan kesejahteraan aparatur negara dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri.
Herman memerinci, gaji ke-13 meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Sedangkan THR terdiri dari gaji pokok saja sesuai golongan, pangkat, dan ruang.
Sumber: REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA