POLEMIK KURIKULUM 2013

 

JAKARTA - Surat permohonan supaya terus melanjutkan implementasi Kurikulum 2013 (K-13) akhirnya mulai masuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Diantaranya adalah surat permohonan dari Pemprov Jawa Timur (Jatim) yang ingin melanjutkan K-13 untuk semua sekolah di provinsi paling timur pulau Jawa itu.

Perkembangan itu disampaikan Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud Hamid Muhammad di Jakarta kemarin. Pemda meminta supaya tetap melanjutkan K-13, meskipun jelas-jelas Mendikbud Anies Baswedan menyetopnya.

Anies mengeluarkan kebijakan implementasi K-13 dikembalikan terbatas di 6.221 unit sekolah. Sekolah sisanya kembail menerapkan Kurikulum 2006.

 "Saya berharap pemda realistis saja. Apakah benar siap melanjutkan implementasi K-13," kata mantan Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud itu.

Kemendikbud sejatinya membuka kesempatan bagi sekolah yang siap tetapi di luar 6.221 unit, untuk terus melanjutkan implementasi K-13. Namun permohonan itu harus disampaikan sekolah sendiri dan disertai paparan kesiapannya. Tidak dikoordinir oleh pemprov atau pemkab/pemkot.

Hamid meminta pemda reaslistis mengajukan permohonan melanjutkan implementasi K-13 dengan beberapa faktor. Diantaranya adalah dia yakin bahwa tidak semua sekolah di satu provinsi siap menjalankan K-13. Baik itu dari segi kesiapan kepala sekolah, guru, atau baku bahan ajar.

Alasan lainnya adalah, Kemendikbud merencanakan melakukan validasi kesiapan sekolah di luar kuota 6.221 unit itu. Kemendikbud wajib memastikan apakah sekolah-sekolah pengusul tadi benar-benar siap.

Jika pemda mengajukan permohonan terus mengimplementasikan K-13 secara borongan, yakni untuk semua sekolah, Kemendikbud bisa kesulitan melakukan validasi.

Pejabat asal pulau Madura, Jawa Timur itu menuturkan, Mendikbud Anies memang membatasi implementasi K-13 hanya untuk 6.221 unit sekolah saja. "Tapi nanti Mendikbud akan mengeluarkan kebijakan diskresi," tandasnya.

Yakni mengambulkan permohonan sekolah-sekolah di luar 6.221 unit itu untuk terus menjalankan implementasi K-13 pada semester genap Januari nanti. Dia mengatakan selain dari jajaran pemda, permohonan serupa juga muncul dari ormas-ormas keagamaan yang memiliki lembaga pendidikan

- See more at: http://www.jpnn.com/read/2014/12/12/275069/Pemda-Ingin-Terus-Lanjutkan-Implementasi-K-13-#sthash.RX1mVUNX.dpuf

JAKARTA - Surat permohonan supaya terus melanjutkan implementasi Kurikulum 2013 (K-13) akhirnya mulai masuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Diantaranya adalah surat permohonan dari Pemprov Jawa Timur (Jatim) yang ingin melanjutkan K-13 untuk semua sekolah di provinsi paling timur pulau Jawa itu.

Perkembangan itu disampaikan Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud Hamid Muhammad di Jakarta kemarin. Pemda meminta supaya tetap melanjutkan K-13, meskipun jelas-jelas Mendikbud Anies Baswedan menyetopnya.

Anies mengeluarkan kebijakan implementasi K-13 dikembalikan terbatas di 6.221 unit sekolah. Sekolah sisanya kembail menerapkan Kurikulum 2006.

 "Saya berharap pemda realistis saja. Apakah benar siap melanjutkan implementasi K-13," kata mantan Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud itu.

Kemendikbud sejatinya membuka kesempatan bagi sekolah yang siap tetapi di luar 6.221 unit, untuk terus melanjutkan implementasi K-13. Namun permohonan itu harus disampaikan sekolah sendiri dan disertai paparan kesiapannya. Tidak dikoordinir oleh pemprov atau pemkab/pemkot.

Hamid meminta pemda reaslistis mengajukan permohonan melanjutkan implementasi K-13 dengan beberapa faktor. Diantaranya adalah dia yakin bahwa tidak semua sekolah di satu provinsi siap menjalankan K-13. Baik itu dari segi kesiapan kepala sekolah, guru, atau baku bahan ajar.

Alasan lainnya adalah, Kemendikbud merencanakan melakukan validasi kesiapan sekolah di luar kuota 6.221 unit itu. Kemendikbud wajib memastikan apakah sekolah-sekolah pengusul tadi benar-benar siap.

Jika pemda mengajukan permohonan terus mengimplementasikan K-13 secara borongan, yakni untuk semua sekolah, Kemendikbud bisa kesulitan melakukan validasi.

Pejabat asal pulau Madura, Jawa Timur itu menuturkan, Mendikbud Anies memang membatasi implementasi K-13 hanya untuk 6.221 unit sekolah saja. "Tapi nanti Mendikbud akan mengeluarkan kebijakan diskresi," tandasnya.

Yakni mengambulkan permohonan sekolah-sekolah di luar 6.221 unit itu untuk terus menjalankan implementasi K-13 pada semester genap Januari nanti. Dia mengatakan selain dari jajaran pemda, permohonan serupa juga muncul dari ormas-ormas keagamaan yang memiliki lembaga pendidikan

- See more at: http://www.jpnn.com/read/2014/12/12/275069/Pemda-Ingin-Terus-Lanjutkan-Implementasi-K-13-#sthash.RX1mVUNX.dpuf

 JAWA TIMUR INGINKAN KURIKULUM 2013 LANJUT

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan Kurikulum 2013 di sekolah tidak sepenuhnya menuai penolakan. Berbagai pihak disebut meminta izin untuk menggunakan Kurikulum 2013 setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan penghentian penggunaan kurikulum tersebut.
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad mengatakan, permintaan menggunakan Kurikulum 2013 muncul dari sejumlah pemerintah daerah. Bahkan, kata dia, banyak yayasan pendidikan swasta yang ingin menerapkan kurikulum itu di sekolahnya.
"Memang kenyataannya sekarang itu banyak pemda yang mengusulkan, termasuk yayasan swasta," kata Hamid, di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Kamis (11/12/2014).
Hamid melanjutkan, permintaan menerapkan Kurikulum 2013 disebabkan banyaknya sekolah yang telah menggunakan kurikulum itu selama satu semester. Rata-rata tiap sekolah membutuhkan persiapan sekitar dua semester sampai tiga semester sebelum benar-benar menerapkannya.
Ia menyebut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah mengirim surat pada Mendikbud untuk tetap menggunakan Kurikulum 2013. Permintaan itu kini tengah dianalisa oleh Kemdikbud.
"Permintaan itu banyak dari sekolah yang merasa mampu, yang jumlahnya di luar 6.000-an sekolah itu. Kita akan coba tangani case by case," ujarnya.
Mendikbud Anies Baswedan menginstruksikan sekolah yang belum menggunakan Kurikulum 2013 selama tiga semester untuk kembali ke Kurikulum 2006. Sementara itu, sekolah yang telah menjalankan selama tiga semester diminta tetap menggunakan kurikulum tersebut sembari menunggu hasil evaluasi.
Mantan Rektor Universitas Paramadina ini kembali menyinggung soal pelaksanaan Kurikulum 2013 yang dinilai terlalu cepat. Anies pun berharap agar pelaksanaannya yang sudah dievaluasi kali ini bisa berjalan setahap demi setahap.
Sekolah yang dijadikan contoh pun nantinya akan jadi model dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 yang ideal bagi sekolah-sekolah lain. Kurikulum 2013 telah diterapkan di 6.221 sekolah sejak Tahun Pelajaran 2013/2014.
Sedangkan, Peraturan Menteri nomor 159 Tahun 2014 tentang evaluasi Kurikulum 2013 baru dikeluarkan tanggal 14 Oktober 2014, yakni tiga bulan setelah Kurikulum 2013 dilaksanakan di seluruh Indonesia.

JAKARTA - Surat permohonan supaya terus melanjutkan implementasi Kurikulum 2013 (K-13) akhirnya mulai masuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Diantaranya adalah surat permohonan dari Pemprov Jawa Timur (Jatim) yang ingin melanjutkan K-13 untuk semua sekolah di provinsi paling timur pulau Jawa itu.

Perkembangan itu disampaikan Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud Hamid Muhammad di Jakarta kemarin. Pemda meminta supaya tetap melanjutkan K-13, meskipun jelas-jelas Mendikbud Anies Baswedan menyetopnya.

Anies mengeluarkan kebijakan implementasi K-13 dikembalikan terbatas di 6.221 unit sekolah. Sekolah sisanya kembail menerapkan Kurikulum 2006.

"Saya berharap pemda realistis saja. Apakah benar siap melanjutkan implementasi K-13," kata mantan Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud itu.

Kemendikbud sejatinya membuka kesempatan bagi sekolah yang siap tetapi di luar 6.221 unit, untuk terus melanjutkan implementasi K-13. Namun permohonan itu harus disampaikan sekolah sendiri dan disertai paparan kesiapannya. Tidak dikoordinir oleh pemprov atau pemkab/pemkot.

Hamid meminta pemda reaslistis mengajukan permohonan melanjutkan implementasi K-13 dengan beberapa faktor. Diantaranya adalah dia yakin bahwa tidak semua sekolah di satu provinsi siap menjalankan K-13. Baik itu dari segi kesiapan kepala sekolah, guru, atau baku bahan ajar.

Alasan lainnya adalah, Kemendikbud merencanakan melakukan validasi kesiapan sekolah di luar kuota 6.221 unit itu. Kemendikbud wajib memastikan apakah sekolah-sekolah pengusul tadi benar-benar siap.

Jika pemda mengajukan permohonan terus mengimplementasikan K-13 secara borongan, yakni untuk semua sekolah, Kemendikbud bisa kesulitan melakukan validasi.

Pejabat asal pulau Madura, Jawa Timur itu menuturkan, Mendikbud Anies memang membatasi implementasi K-13 hanya untuk 6.221 unit sekolah saja. "Tapi nanti Mendikbud akan mengeluarkan kebijakan diskresi," tandasnya.

Yakni mengambulkan permohonan sekolah-sekolah di luar 6.221 unit itu untuk terus menjalankan implementasi K-13 pada semester genap Januari nanti. Dia mengatakan selain dari jajaran pemda, permohonan serupa juga muncul dari ormas-ormas keagamaan yang memiliki lembaga pendidikan.

JAKARTA - Surat permohonan supaya terus melanjutkan implementasi Kurikulum 2013 (K-13) akhirnya mulai masuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Diantaranya adalah surat permohonan dari Pemprov Jawa Timur (Jatim) yang ingin melanjutkan K-13 untuk semua sekolah di provinsi paling timur pulau Jawa itu.

Perkembangan itu disampaikan Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud Hamid Muhammad di Jakarta kemarin. Pemda meminta supaya tetap melanjutkan K-13, meskipun jelas-jelas Mendikbud Anies Baswedan menyetopnya.

Anies mengeluarkan kebijakan implementasi K-13 dikembalikan terbatas di 6.221 unit sekolah. Sekolah sisanya kembail menerapkan Kurikulum 2006.

 "Saya berharap pemda realistis saja. Apakah benar siap melanjutkan implementasi K-13," kata mantan Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud itu.

Kemendikbud sejatinya membuka kesempatan bagi sekolah yang siap tetapi di luar 6.221 unit, untuk terus melanjutkan implementasi K-13. Namun permohonan itu harus disampaikan sekolah sendiri dan disertai paparan kesiapannya. Tidak dikoordinir oleh pemprov atau pemkab/pemkot.

Hamid meminta pemda reaslistis mengajukan permohonan melanjutkan implementasi K-13 dengan beberapa faktor. Diantaranya adalah dia yakin bahwa tidak semua sekolah di satu provinsi siap menjalankan K-13. Baik itu dari segi kesiapan kepala sekolah, guru, atau baku bahan ajar.

Alasan lainnya adalah, Kemendikbud merencanakan melakukan validasi kesiapan sekolah di luar kuota 6.221 unit itu. Kemendikbud wajib memastikan apakah sekolah-sekolah pengusul tadi benar-benar siap.

Jika pemda mengajukan permohonan terus mengimplementasikan K-13 secara borongan, yakni untuk semua sekolah, Kemendikbud bisa kesulitan melakukan validasi.

Pejabat asal pulau Madura, Jawa Timur itu menuturkan, Mendikbud Anies memang membatasi implementasi K-13 hanya untuk 6.221 unit sekolah saja. "Tapi nanti Mendikbud akan mengeluarkan kebijakan diskresi," tandasnya.

Yakni mengambulkan permohonan sekolah-sekolah di luar 6.221 unit itu untuk terus menjalankan implementasi K-13 pada semester genap Januari nanti. Dia mengatakan selain dari jajaran pemda, permohonan serupa juga muncul dari ormas-ormas keagamaan yang memiliki lembaga pendidikan

- See more at: http://www.jpnn.com/read/2014/12/12/275069/Pemda-Ingin-Terus-Lanjutkan-Implementasi-K-13-#sthash.RX1mVUNX.dpuf

SATU TAHUN 2 KURIKULUM

JAKARTA - Ketua Umum Pegurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Sulistyo berharap  Kemendikbud harus selektif mengabulkan permohonan pemda yang ingin melanjutkan implementasi Kurikulum 2013 (K-13).

"Bagi saya yang menjalankan K-13 itu adalah guru dan kepala sekolah. Jadi bukan pemda atau dinas yang menyampaikan kesiapan," papar Sulistyo kemarin.

Pria yang juga menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Jawa Tengah itu menuturkan, PGRI sejatinya mendukung kebijakan Mendikbud Anies mengevaluasi K-13.

Baik itu dari sisi konten maupun teknis implementasinya. Sebab Sulistyo meyakini bahwa penyusunan konsep K-13 masih belum matang dan terlalu dini diimplementasikan secara nasional.

Ketua PGRI sekaligus anggota tim sebelas evaluasi K-13 bentukan Mendikbud baru, Sugito mengatakan, menghentikan kurikulum di tengah tahun pelajaran itu tidak tepat. "Tetapi bagaimana pun juga itu keputusan Menteri," katanya.

Pria yang juga mantan kepala dinas pendidikan Provinsi Jogjakarta itu mengatakan, selama ini tidak ada kasus dalam satu tahun pelajaran berlaku dua kurikulum. Menurutnya guru akan mengalami kendala teknis, misalnya ada materi di semester genap ternyata sudah diajarkan di semester ganjil.

Kendala juga bisa terjadi saat guru membuat evaluasi kenaikan kelas. Guru harus memadukan dua model penilaian. Yakni penilaian numerik khas Kurikulum 2006 dengan penilaian numerik plus narasi

MADRASAH KEBINGUNGAN

JAKARTA - Polemik penghentian implementasi Kurikulum 2013 (K-13) turut berdampak pada sekolah-sekolah di bawah tanggung jawab Kementerian Agama (Kemenag).

Pihak madrasah merasa kebingungan akan kepastian sistem pendidikan mana yang akan diterapkan untuk mereka. Sebab, sejauh ini yang menjadi fokus baru penerapan yang ada di sekolah-sekolah di bawah naungan Kemendikbud.

"Kepanikan ada. Karena di madrasah kan untuk pelajaran umum kan sama (dengan sekolah dibawah asuhan Kemendikbud). Bedanya hanya pada pelajaran yang kaitannya dengan agama," ujar Menteria Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin saat ditemui di Jakarta, kemarin (11/12).

Oleh sebab itu, untuk menghentikan kebingungan itu pihak Kemenag akan melakukan evaluasi menyeluruh pada seluruh madrasah di Indonesia. Evaluasi difokuskan untuk melihat jalannya implementasi K-13 di setiap madrasah. Bagi madrasah yang tidak memiliki kendala penerapan kurikulum baru itu, akan diberikan ijin untuk melanjutkan.

Sementara, bagi yang mengalami kesulitan akan langsung dialihkan ke kurikulum lama. "Bagaimanapun kita harus mengikuti kebijakan yang dilakukan oleh Kemendikbud. Jadi besok (hari ini) akan kita dalami dulu," jelas politikus Partai Persatuan Pembangungan (PPP) itu.

MANTAN KEMENDIKBUD M. NUH PUASA BACA KORAN

SURABAYA – Ibarat bocah yang sedang belajar berjalan, namun malah dibunuh. Seperti itulah analogi yang menggambarkan perasaan mantan Mendikbud M Nuh soal Kurikulum 2013 (K-13) yang penerapannya dihentikan di sejumlah sekolah. Dia merasa begitu karena K-13 diluncurkan ketika masa kepemimpinannya.

’’Saya sampai puasa membaca koran dan menonton berita di TV. Menjaga hati. Tapi, kalau ada yang ingin berkonsultasi, saya tetap melayani,’’ ucapnya saat ditemui di Rumah Sakit Islam (RSI) Jemursari Kamis (11/12), sebelum mengikuti rapat sebagai ketua Yayasan RSI (Yarsis) itu.

Nuh merasa tak habis pikir, dalam sebulan kepemimpinan Mendikbud Anies Baswedan sudah mengambil keputusan besar tersebut. Dia pun menganalisis kira-kira apa yang melatarbelakangi hal itu. Mantan rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya itu sampai membuat bahan presentasi 47 halaman mengenai K-13.

Nuh menyebut, kemungkinan pertama keputusan Anies itu dilandasi anggapan bahwa substansi K-13 adalah salah. ”Tapi, bila salah, K-13 tidak mungkin diterapkan pada 6.221 sekolah yang sudah melaksanakannya selama tiga semester. Maka, kemungkinan itu gugur,” katanya.

Alasan kedua, persiapan secara teknis dan logistik untuk semester depan belum rampung. Nuh belum tahu kenapa keputusan itu bisa dibuat dengan begitu cepat. Yang jelas, lebih cepat keputusan itu dibuat daripada pembuatan K-13 yang memakan waktu lama. Menurut dia, banyak survei, perdebatan sengit, penelitian, dan observasi yang dilakukan timnya sebelum K-13 tersebut benar-benar diimplementasikan mulai tahun pelajaran 2013–2014.

Misalnya, berdasar survei yang dibuat Organization Economic Cooperation Development (OECD). Organisasi kerja sama dan pembangunan ekonomi dunia itu merilis data kemampuan orang Indonesia di bidang sains dan matematika pada 2009 dan 2012 tidak mengalami perubahan signifikan. Kemampuan paling tinggi adalah bilangan desimal, menangani persen, pecahan, serta menalar dan membuat interpretasi sederhana. ’’Tidak bisa disalahkan karena Kurikulum 2006 tidak mengajarkan materi yang tingkat kesulitannya lebih tinggi,’’ ucap Nuh.

Bila tidak berubah, bangsa Indonesia bisa tertinggal jauh dari negara lain. Banyak aspek dalam K-13 yang sudah diterapkan lama oleh sekolah-sekolah swasta maju dalam negeri yang memiliki konsep full day school. Yang paling utama adalah sistem belajar yang berorientasi pada murid, bukan pada guru. Hasilnya, kualitas mereka baik. ’’Anak-anak Indonesia ini sudah mau mencicipi rasanya K-13, tapi hanya diberi baunya,’’ terangnya.

Yang lebih penting, lanjut dia, masyarakat harus menyadari ada beberapa kesalahan persepsi yang dituangkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Salah satunya adalah kesalahan dalam pemahaman kompetensi keterampilan. Dalam Kurikulum 2006, keterampilan hanya dipahami sebagai prakarya yang akhirnya diterjemahkan dalam pelajaran bernama keterampilan. Padahal, keterampilan sejatinya sangat luas. Mencakup keterampilan berpikir, keterampilan memahami pengetahuan, dan banyak lainnya. ”Banyak sekali kekurangan Kurikulum 2006, terlalu banyak bila diungkapkan satu per satu,’’ paparnya.

Berbagai kritik miring seputar K-13 sudah biasa diterima Nuh. Hanya, menurut dia, K-13 itu sudah sesuai dengan model pendidikan yang dibuat Pahlawan Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. ’’Pesan Ki Hajar, pendidikan adalah niteni, nironi, nambahi. Itu kalau bahasa anak sekarang adalah observasi, kritisi, dan nambahi. Itu,’’ ucapnya.

Pikiran tersebut, kata dia, sejalan dengan K-13 yang mempunyai metode mengamati, menanyakan, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Selain membeberkan hasil analisisnya tersebut, Nuh meminta pemerintah melakukan evaluasi. Mulai segi substansi hingga implementasi.

Dia juga menganjurkan pemerintah untuk menghindari kebijakan yang berdampak negatif. Misalnya, bila ada sekolah yang ingin kembali ke Kurikulum 2006, harus dipikirkan secara matang bagaimana pengadaan bukunya.

Bila memang harus kembali ke Kurikulum 2006, Nuh menyarankan tidak mengubahnya di tengah tahun pelajaran sekarang. Secara akademik, hal itu sulit dinalar untuk dilakukan. ’’Jadi bingung anak-anak kalau awalnya dapat tematik, lalu diganti per pelajaran seperti dulu,’’ ucapnya.

Setidaknya pemerintahan yang sekarang bisa belajar dari pengalaman. Misalnya, saat Mahkamah Konstitusi menghapus rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Meskipun sifat putusan itu final dan mengikat (artinya harus segera dieksekusi), RSBI baru dihentikan sampai tahun pelajaran baru.

KURIKULUM 2013 ATAU KTSP???

MAMPANG – Kurikulum pendidikan untuk sekolah-sekolah di DKI berpotensi tidak seragam. Itu terjadi setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengeluarkan surat edaran. Isinya, sekolah yang sudah melaksanakan Kurikulum 2013 (K-13) tiga semester bisa menjadi percontohan sekolah lain.

Namun, hal tersebut bukan harga mati. Sekolah juga boleh mengajukan keberatan bila ingin kembali ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006.

Surat edaran itu mengakibatkan kurikulum satu sekolah dengan sekolah lain berbeda. Satu sekolah bisa bertahan menerapkan K-13, sementara yang lain bisa menerapkan KTSP 2006.

Kasi Kurikulum SMP-SMA Dinas Pendidikan (Dispendik) DKI Jakarta Nahdiana mengatakan, untuk membahas surat edaran menteri lebih detail, kepala Dispendik DKI akan mengadakan pertemuan dengan para guru atau kepala sekolah.

”Intinya, kalau sekolah siap melaksanakan, tidak masalah K-13 tetap berlanjut,” ujar dia Kamis (11/12).

Hingga kemarin, kata Nahdiana, belum ada sekolah yang mengajukan diri untuk tetap melaksanakan K-13. Juga, belum ada sekolah yang mengundurkan diri dari K-13 dan kembali menerapkan KTSP 2006. Dinas masih menunggu pemberitahuan dari sekolah terkait dengan kurikulum apa yang akan diterapkan.

Di sekolah kebijakan tersebut direspons secara berbeda. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMAN 87 Agus Heri menyatakan, pihaknya melaksanakan K-13 sudah masuk tahun kedua. Dia merasa masih banyak kekurangan dan belum optimal dalam pelaksanaan K-13.

Meski begitu, sekolahnya tidak ingin kembali ke KTSP 2006. ”Kami pengin pakai K-13, tetap jalan dulu sambil menunggu arahan dinas,” katanya.

Agus khawatir sekolahnya lebih ribet bila harus kembali menerapkan KTSP 2006. Dia memisalkan rapor siswa. Kembali ke KTSP 2006 berarti sekolahnya juga harus menyesuaikan bentuk rapor. Hal itu diperlukan karena komponen penilaian KTSP 2006 dan K-13 berbeda.

"Kami berkesimpulan, lebih baik melaksanakan K-13, tetapi dengan perbaikan. Guru-guru juga perlu diberi pelatihan,” jelas dia.

Lain lagi yang terjadi di SDN Gondangdia 05 Pagi. Selama ini hanya sebagian siswa yang menerapkan K-13, yakni kelas I, II, IV, dan V. Sementara itu, siswa kelas III dan VI belum menerapkan kurikulum anyar itu.

”Skill para guru belum mumpuni untuk mengajar siswa pakai K-13,” terang Kepala SDN Gondangdia 05 Pagi Rahmat.

Dia mengungkapkan, para guru belum lancar mengoperasikan laptop. Adapun K-13 menuntut guru dan siswa untuk belajar memanfaatkan internet. ”Ini bisa jadi kendala. Kami ingin kembali ke KTSP 2006,” tegas Rahmat.

Secara terpisah, Kepala Bidang TK, SD, dan PLB Dispendik DKI Jakarta Kanti Herawati menuturkan, pelaksanaan K-13 membutuhkan kesiapan guru. Karena itu, dia mengimbau agar sekolah yang tidak siap bisa kembali ke KTSP 2006.

”Sejauh ini kami belum menerima usul dari sekolah yang melaksanakan K-13 satu semester untuk lanjut K-13. Tetapi, kalau siap tidak masalah,” terangnya.

 Dilansir Cahbrebes2010.blogspot.com dari JPNN dan Kompas.com

JAKARTA - Polemik penghentian implementasi Kurikulum 2013 (K-13) turut berdampak pada sekolah-sekolah di bawah tanggung jawab Kementerian Agama (Kemenag).

Pihak madrasah merasa kebingungan akan kepastian sistem pendidikan mana yang akan diterapkan untuk mereka. Sebab, sejauh ini yang menjadi fokus baru penerapan yang ada di sekolah-sekolah di bawah naungan Kemendikbud.

"Kepanikan ada. Karena di madrasah kan untuk pelajaran umum kan sama (dengan sekolah dibawah asuhan Kemendikbud). Bedanya hanya pada pelajaran yang kaitannya dengan agama," ujar Menteria Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin saat ditemui di Jakarta, kemarin (11/12).

Oleh sebab itu, untuk menghentikan kebingungan itu pihak Kemenag akan melakukan evaluasi menyeluruh pada seluruh madrasah di Indonesia. Evaluasi difokuskan untuk melihat jalannya implementasi K-13 di setiap madrasah. Bagi madrasah yang tidak memiliki kendala penerapan kurikulum baru itu, akan diberikan ijin untuk melanjutkan.

Sementara, bagi yang mengalami kesulitan akan langsung dialihkan ke kurikulum lama. "Bagaimanapun kita harus mengikuti kebijakan yang dilakukan oleh Kemendikbud. Jadi besok (hari ini) akan kita dalami dulu," jelas politikus Partai Persatuan Pembangungan (PPP) itu.

- See more at: http://www.jpnn.com/read/2014/12/12/275072/Sekolah-Madrasah-Bingung-#sthash.tOJ0ys6a.dpuf