Gaji PNS Agustus 2015 tidak Dibayar hanya isu

Hari Senin yang lalu, sekitar jam 4 pagi lewat, sambil makan sahur, saya baca "berita berjalan" di salah satu stasiun televisi, tertulis kurang lebih "Karena kondisi keuangan negara yang mengkhawatirkan, Gaji Pegawai Negeri Agustus 2015 bisa tidak dibayarkan. Wah, gawat bener tuh kalau gak bisa dibayarkan. Cicilan bank mau dibayar pake apa? Hehehe. Khusus untuk yang sudah punya tanggungan bank seperti saya sih. Kalau anda sekalian sih gak lah, gak salah maksudnya hehehe.

Yah, apapun itu, punya tanggungan bank atau gak, punya utang atau gak, tetep saja bisa nyusahin kalau sampai satu bulan saja gak gajian. Kecuali bagi anda yang punya usaha sampingan, apalagi seorang wirausahawan pula, gak gajian setahun pun mungkin gak masalah kali yah ......

Untuk seorang PNS seperti saya, yang sampai saat ini penghasilan masih sangat bergantung dari negara, tentu bakal kelabakan hidup tanpa gaji satu bulan. Mau pinjam duit sama temen kantor, sama-sama gak gajian, dan sama-sama punya utang bank juga. Mau pinjam tetangga, tetangga juga malah kadang minjem sama saya. Yah gimana dong.

Yah, harapan terakhir tinggal berdoa. Mudah-mudahan negara ini dilancarkan rizkinya, sehingga rizkinya mengalir kepada kita-kita juga. Semoga negara ini bisa menemukan sumber-sumber penerimaan negara yang makin bagus, dan bisa berhemat dalam belanja, tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas.

Kabar baik akhirnya muncul, setelah mendengar kabar dari apa yang diucapkan oleh MenPAN dan RB kita, Bapak Yuddy Chrisnandi. Beliau mengatakan bahwa gaji pegawai negeri akan tetap dibayarkan bulan Agustus 2015 dan seterusnya. Karena gaji sudah merupakan belanja rutin yang sudah tertata dalam APBN. Beliau mengatakan bahwa berita tentang gaji pegawai negeri tidak dibayarkan di Agustus 2015 karena defisit anggaran hanyalah isu belaka.

Selain itu kabar gembira juga datang mengenai kenaikan gaji dan gaji 13. Seperti kata beliau, kenaikan gaji dan gaji 13 adalah sesuatu yang rutin dilakukan setiap tahun. Oleh karena itu, untuk tahun 2015 ini, para pegawai negeri baik PNS, TNI, maupun Polri diharapkan untuk bersabar mengenai kenaikan gaji dan gaji 13.

Kenaikan gaji saat ini masih digodok oleh pemerintah untuk menentukan berapa besarnya kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri di tahun 2015. Kemungkinan kenaikan gaji akan diumumkan secara resmi pada bulan Juni Juli 2015 nanti bersamaan dengan anak sekolah dan kenaikan kelas. Ibaratnya kenaikan gaji dan gaji 13 adalah tabungan untuk persiapan anak sekolah dan juga persiapan idul fitri karena pegawai negeri memang tidak memperoleh THR.

Dan akhirul kalam, marilah kita tunggu harapan itu, mudah-mudahan bukan sekedar harapan kosong. Insyaalloh bukan harapan kosong. Aamiin.

Tidak Bisa Ikut Sertifikasi, Guru Non PNS Gugat ke MK

Pasal 1 butir 11 UU Guru dan Dosen yang menyatakan sertifikasi adalah proses pemberikan sertifikat pendidik terhadap guru.

Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen digugat guru Non PNS ke Mahkamah Konstitusi (MK). UU ini dinilai merugikan hak konstitusional pendidik, khususnya bagi guru Non PNS yang mengajar di sekolah negeri, karena tidak bisa mengikuti sertifikasi guru.

"Salah satu norma yang merugikan adalah Pasal 1 butir 11 UU Guru dan Dosen yang menyatakan sertifikasi adalah proses pemberikan sertifikat pendidik terhadap guru," kata salah satu pemohon, Fathul Hadie di gedung MK, yang Cahbrebes2010.blogspot.com kutip dari Pelita Online (28/01/15).

Ada perbedaan pemaknaan, pemerintah menilai yang berhak untuk ikut sertifikasi guru hanyalah guru yang berstatus sebagai PNS atau guru yayasan. Akibatnya, guru Non PNS tidak berhak mengikuti sertifikasi guru. Walaupun guru tersebut memiliki pengalaman mengajar selama puluhan tahun.

Guru yang Diangkat Harus Sudah Mengikuti PPG Guru yang Diangkat Harus Sudah Mengikuti PPG

Guru tidak boleh diangkat jika jenjang pendidikannya di bawah S-1. Guru yang diangkat harus sudah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Menurut Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud, Sumarna Surapranata, ke depan Pemerintah Daerah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan jika hendak mengangkat guru.

Guru tidak boleh diangkat jika jenjang pendidikannya di bawah S-1 atau D-4. Selain itu, guru yang diangkat harus sudah mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Guru sebagai ujung tombak pendidikan, tata kelolanya harus mempertimbangkan supply dan demand.

Baca juga: Guru yang Belum Sertifikasi Dilarang Mengajar

Sumarna juga meminta Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai institusi yang bertanggung jawab melahirkan para calon pendidik harus memerhatikan hal itu. “LPTK tidak boleh memproduksi calon guru yang tidak potensial dan bagus,” kata Sumarna.

Kebutuhan guru saat didasarkan pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Menurutnya, melalui Dapodik dapat diketahui potret kebutuhan guru di suatu daerah. Melalui Dapodik, dapat dilihat kelebihan dan kekurangan guru secara detail.

Dalam diskusi tentang Strategi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kemendikbud (16/04/15) itu, juga dihadiri Unifah Rosyidi, Kepala Pusat Pengembangan Profesi Pendidik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

Menurut Unifah, yang mesti diperhatikan dalam penyiapan guru adalah tata kelola dan good governance. Pemetaan peran dan kompetensi guru merupakan program prioritas yang harus dilakukan. Dengan hadirnya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, peningkatan kompetensi guru diperhatikan.

Syarat Honor Guru Non PNS Bisa Ditanggung APBN

Hanya guru yang diangkat pemerintah saja yang mendapatkan honor dari APBN.

Tidak semua guru non-PNS mendapatkan honor dari pemerintah, hanya guru yang diangkat pemerintah saja yang mendapatkan honor dari APBN. Hal ini dikatakan Kasubdit Pengembangan Sistem Penganggaran pada Ditjen Anggaran Kemenkeu Made Arya Wijaya.

”Kalau pemerintah yang angkat pasti dihitung meskipun statusnya bukan PNS, makanya sebutannya honorer. Kalau sekolah swasta yang angkat, kewajiban sekolah yang bayar bukan pemerintah,” kata Made yang Cahbrebes2010.blogspot.com kutip dari Koran Sindo (21/04/15).

Baca juga: Guru Non PNS Tanggung Jawab yang Mengangkat

Made mengatakan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi guru non-PNS apabila ingin honornya ditanggung APBN, termasuk tunjangannya. Dalam pengalokasian anggaran tetap mengacu pada dasar hukum yang ada baik itu undang-undang maupun peraturan pemerintah.

Menurut Made, dalam aturannya, pemerintah memang dapat memberikan tunjangan bagi guru honorer yang diangkat pemerintah, pemda, maupun pihak swasta. Namun harus ada pengusulan terlebih dulu oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ke Kemenkeu agar bisa dialokasikan dalam anggaran.

”Hak guru non-PNS ini bentuknya honor per bulan. Apabila bersertifikasi, maka diberikan lagi tunjangan. Namun kalau guru yang berhak dapat tunjangan tapi tidak diusulkan, maka tidak dibayarkan. Jadi dari segi regulasi memungkinkan,” kata Made. [SekolahDasar.Net | 21/04/2015]

Menpan-RB tegaskan kenaikan gaji berkala tidak dihapus

Palangka Raya (ANTARA News) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menegaskan bahwa kenaikan gaji berkala Aparatur Sipil Negara tidak akan dihapus.

"Saya tekankan kenaikan gaji berkala tetap diberikan. Pemerintah tetap akan menaikkan gaji pegawai secara berkala," katanya di Palangka Raya, Jumat.

Ia mengatakan, rancangan peraturan tentang kenaikan gaji berkala bagi ASN sebesar 6% pada 2015, saat ini sudah disampaikan kepada Presiden.

Hal itu dikatakan dalam "Pertemuan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Aparatur Sipil Negara Kota Palangka Raya," di gedung pertemuan umum Palampang Tarung, komplek kantor pemerintahan ibu kota Kalteng itu.

Dalam kegiatan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Menteri Yuddy didampingi Gubernur Agustin Teras Narang, Wagub Achmad Diran, dan Wakil Wali Kota Palangka Raya Mofit Saptono Subagio.

Hadir juga anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Nasional Dapil Kalteng Hamdani, beberapa anggota DPRD Kalteng, anggota DPRD Kota, jajaran pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan pemerintahan "Kota Cantik" itu.

Terkait berita mengenai akan dihapusnya uang pensiun bagi ASN, TNI dan Polri, Menteri mengatakan bahwa itu hanya isu karena selama ini pemerintah tidak pernah membahas masalah tersebut.

"Itu hanya isu. Pemerintah tidak pernah mengusulkan. Bagaimana mau dihapus. PNS bekerja puluhan tahun hingga dia pensiun dan berhak mendapatkan jaminan hari tua dan tunjangan pensiun," tegas Yuddy.

Menteri mengatakan, ada kabar gembira bagi pejabat eselon III hingga eselon I bahwa saat ini pemerintah mengadakan promosi jabatan tingkat nasional.

"Tidak hanya berputar di situ, jika perlu di daerah lain bisa dipromosikan, eselon II rolling di tingkat provinsi juga bisa di tingkat nasoinal apalagi eselon I. Mereka yang berprestasi bisa dipromosikan ke tingkat nasional sehingga karirnya tidak berhenti di daerah," katanya.

Cahbrebes2010.blogspot.com

Jumat, 17 April 2015 COPYRIGHT © ANTARA 2015

Yuddy: Masih Dibahas, Kemungkinan Berubah

Kenaikan Gaji PNS Bisa Lebih 6 Persen

Yuddy Chrisnandi. Foto : Indopos.co.id

JAKARTA— Ini kabar gembira bagi PNS di Sulut. Pemerintah tidak hanya memastikan kenaikan gaji tahun ini, namun kemungkinan kenaikannya bisa lebih dari 6 persen sebagaimana wacana awal.

“Untuk kenaikan gaji berkala bagi PNS itu memang rutin setiap tahun.‎ Namun, saya meminta PNS supaya tetap bersabar, karena saat ini angka atau persentasi kenaikan gaji tidak menutup kemungkinan masih akan berubah. Sebab masih menjadi pembahasan serius antara KemenPAN-RB dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu),” sebut MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi, di Kantor KemenPAN-RB, Jakarta.
Potensi kenaikan gaji lebih dari 6 persen cukup beralasan. Sebelumnya, Yuddy ketika bertandang ke Polda Kalbar, lalu, menyebut tunjangan kinerja Polri akan dinaikkan. Bahkan, lebih mengejutkan lagi kenaikan tunjangan TNI dengan besaran 56 hingga 60 persen.
Tidak menutup kemungkinan juga, kenaikan ini mulai berlaku Mei, sebagaimana janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pembaretan dirinya sebagai warga kehormatan pasukan khusus TNI. “Saya pastikan bahwa tunjangan kinerja anggota TNI akan naik 56 persen hingga 60 persen per Mei 2015, bulan depan,” kata Jokowi.
Di sisi lain, Yuddy juga menyinggung mengenai pencairan gaji bulan ke-13. Terkait hal ini, dirinya juga memastikan gaji ke-13 akan dicairkan. “Gaji 13 juga begitu pencairannya, rutin setiap tahun. Dan untuk penyalurannya seperti biasa menjelang tahun ajaran baru. Biasanya pertengahan tahun,” katanya.
Yuddy melanjutkan, gaji 13 sudah ditata pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Jadi, kami harap para abdi negara untuk terus meningkatkan kinerja. Sebab pemerintah terus berusaha memperbaiki kesejahteraan para PNS. Hal ini untuk menunjang program reformasi birokrasi dari pemerintahan pak presiden dan wapres, Jokowi-JK," tukas Yuddy.Dengan penegasan MenPAN-RB di atas, bukan tidak mungkin rapel kenaikan gaji dan gaji bulan ke-13 bakal cair bersamaan, usai KemenPAN-RB dan Kemenkeu mengetuk payung hukum yang sementara dibahas.(***)

Kenaikan Gaji Dan Gaji Ke 13 PNS TNI POLRI 2015

Gaji PNS TNI POLRI naik sebesar 6 persen dan uang makan juga naik di tahun 2015 ini adalah telah masuk di dalam anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014-2015. Besaran kenaikan gaji PNS ini adalah berjumlah 6% dari jumlah gaji pokok yang diterima oleh para pegawai negeri sipil, anggota polri dan anggota TNI.

Peraturan Pemerintah (PP) kenaikan gaji PNS 6% terkait dengan peraturan gaji pegawai negeri sipil memang belum dikeluarkan secara resmi. Karena memang bila resmi dikeluarkan kepastian naiknya gaji para pns tni polri 2015 akan segera bisa diturunkan dan diumumkan secara luas pada masyarakat.

Daftar tabel gaji pns tni polri 2015 dan juga besaran kenaikan gaji pns tni polri sebesar 6% di tahun 2015 dan juga PP kenaikan gaji PNS 2015 ini adalah merupakan informasi yang banyak juga dinantikan oleh para pegawai negeri sipil, para anggota tni polisi aktif yang akan mulai mendapatkan gaji yang naik per 1 Januari 2015 nantinya.

Gaji Uang Makan PNS TNI POLRI Naik Tahun 2015

Dalam RAPBN 2015 pemerintah kembali menaikkan gaji dan uang makan PNS sebesar enam persen. Kenaikan tersebut termasuk kepada Polisi/TNI dan berlaku di 2015. Adapun alasan kembali menaikkan uang makan dan gaji ookok para abdi negara tersebut agar pada tahun depan kinerja PNS dapat lebih efektif.

Pelayanan PNS kepada masyarakat juga diharapkan meningkat dengan kenaikan gaji ini. Antara lain, pengembangan kebijakan peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik dan open government, penguatan lembaga quasi pemerintahan, penguatan media center, media komunitas, dan media lainnya di masyarakat.

Kenaikan Gaji PNS Berdasarkan Tunjangan Kinerja PNS

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) terus mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sistem Penggajian PNS TNI Polri.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) berencana untuk mengubah skema kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Nantinya gaji tidak akan dipukul rata dengan persentase tertentu melainkan berdasarkan capaian kinerja.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyatakan aturan tersebut belum dapat berlaku tahun depan. Oleh karena itu, Rencana Kenaikan Gaji PNS minimal 6% akan tetap terealisasi.

"Kenaikan gaji 6% tetap akan berlaku tahun depan," tegas Akolani saat berbincang dengan media di kantornya, Jakarta, Rabu (8/10/2014).

Hal yang sama berlaku untuk uang pensiunan PNS serta anggota TNI/Polri naik 4%. Kemudian uang makan PNS dan uang lauk pauk anggota TNI/Polri naik Rp 5.000 per hari menjadi masing-masing Rp 30.000 per hari dan Rp 50.000 per hari.

Komponen gaji pns tahun 2015 nantinya akan dinilai berasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Gaji Pokok PNS.
2. Tunjangan Kemahalan PNS.
3. Tunjangan Kinerja PNS.

Gaji Ke 13 PNS TNI Polri 2015

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menegaskan, hingga saat ini belum ada perubahan mengenai gaji ke-13. Artinya, PNS, TNI/Polri serta pensiunan masih tetap menerima gaji ke-13 pemerintahan Jokowi yang biasanya disalurkan setiap menjelang tahun ajaran baru.

Berikut penjelasan Herman Suryatman selaku Kepala Biro Hukum Komunikasi Informasi Publik KemenPAN-RB seperti dikutip dari jpnn.com terkait dengan pemberitaan dan informasi PNS Tetap Terima Gaji ke-13 dan juga Muncul Isu Jokowi Hapus Gaji Ke-13.

"Belum ada instruksi apa-apa tentang gaji 13, masih tetap seperti yang sebelumnya," Dia mengimbau masyarakat jangan terpengaruh dengan isu-isu terkait efisiensi anggaran yang tengah digalakkan pemerintahan Presiden Jokowi-JK.

"Jangan mudah terprovokatif atau percaya dengan isu yang tidak jelas sumbernya. Yang jelas sampai hari ini belum ada instruksi tentang penghapusan gaji 13," tegasnya.

Ditambahkannya, kebijakan gaji 13 muncul di jaman pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Tujuannya adalah ingin memberikan bantuan kepada seluruh PNS, TNI, dan Polri yang anaknya memasuki tahun ajaran baru. Kebijakan ini terus dilanjutkan hingga masa pemerintahan SBY dua periode.

"Tahapan efisiensi anggaran yang akan dilakukan KemenPAN-RB adalah dengan mengurangi jumlah pegawai. Itu sebabnya pemerintah tengah melakukan kajian untuk selanjutnya ditentukan apakah moratorium PNS 5 tahun dilakukan sepenuhnya atau terbatas, artinya masih dibuka untuk formasi tertentu saja. Rencananya awal tahun 2015 nantinya sudah ada putusannya".