Distribusi Buku Kurikulum 2013

Boleh Langsung Dikirim Buku Tema Kedua

JAKARTA - Pelaksanan tahun ajaran baru sudah hampir satu bulan. Tetapi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memastikan seluruh buku tema pertama untuk jenjang SD terkirim hingga ke sekolah. Percetakan yang terlambat, diperbolehkan langsung mengirim tema kedua.

 Wakil Mendikbud Bidang Pendidikan Musliar kasim menjelaskan, percetakan buku kurikulum baru sampai saat ini masih terus berjalan. Sedangkan proses pembelajaran ditetapkan tidak boleh berhenti, meskipun buku resmi dari pemerintah belum datang.

Musliar menuturkan keterlambatan pengiriman buku tema pertama untuk jenjang SD, tidak boleh terulang untuk tema kedua. Dia memperkirakan tema kedua mulai diajarkan pada 1 September mendatang. "Sekarang kita himbau percetakan juga konsentrasi mencetak sekaligus siap mendistribusikan tema kedua," tandasnya.

Menurut mantan rektor Universitas Andalas (Unand) Padang itu, solusi keterlambatan pengiriman buku tema pertama diatasi dengan buku fotokopi. Tetapi dia menegaskan siswa tidak boleh memegang buku fotokopian terus.

"Untuk tema satu fotokopi dulu boleh, karena darurat. Tapi tema kedua masih ada waktu seminggu untuk mengejar target pengiriman," katanyaom  yang Cahbrebes2010.blogspot.com kutip dari jpnn.

Musliar menjelaskan pengiriman buku sudah satu paket dengan tender percetakan. Jadi ketika ada sekolah yang sudah memesan buku, itu artinya buku sudah harus dikirim sampai sekolah. Setelah buku sampai di sekolah, percetakan bisa menagih ongkos ke sekolah yang diambil dari dana BOS dan dana khusus untuk buku.

Untuk jenjang SD, Kemendikbud menetapkan pembelajaran berlangsung tematik. Dengan sistem tematik itu, mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan IPS dilebur menjadi satu. Pada setiap tema yang disajikan, di dalamnya sudah terkandung materi pembalajaran keempat maple tadi. Khusus untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, tetap terpisah.

Sementara itu terkait dengan buku-buku resmi kurikulum baru yang dijual bebas di pasaran, Kemendikbud terus menelusurinya. Kepala Pusat Informasi dan Humas (PIH) Kemendikbud Ibnu Hamad menuturkan, sudah berkoordinasi dengan Itjen Kemendikbud terkait dengan peredaran buku-buku tadi.

Ibnu menegaskan peredaraan buku itu menyalahi aturan. Sebab sudah tertera keterangan bahwa buku itu milik negara dan tidak boleh diperjualbelikan. "Kami sudah mengirim laporan ke Itjen. Tinggal tunggu hasil penelurusan mereka di lapangan," tandas dia.

Jual Buku Sanksi Menunggu

Jual Buku Sanksi Menunggu

 

JAKARTA - Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, segera menelusuri peredaran buku kurikulum baru di toko-toko di Surabaya. Jika ternyata buku itu diedarkan oleh percetakan penyedia buku kurikulum baru, sanksi berat siap dijatuhkan. Pasalnya telah terjadi pelanggaran komitmen.

Nuh menuturkan sudah lama menduga bakal ada pihak-pihak yang memanfaatkan harga buku kurikulum baru yang murah. Kemudian masalah keterlambatan penyaluran buku itu, menjadi momentum untuk memulai mengeruk untung dari murahnya harga buku kurikulum baru.

"Motif-motif ekonomi sangat dimungkinkan. Terkait dengan keterlambatan distribusi dan harga buku yang resminya hanya Rp 9.000-an," kata dia kemarin yang dikutip Cahbrebes2010.blogspot.com kutip dari jpnn.

Jika benar percetakan yang menang tender menyalurkan buku ke toko-toko komersil, Nuh sangat menyayangkan. "Kita siapkan sanksi berat. Karena melanggar komitmen awal, tidak ada perjanjian boleh dijual komersial" jelasnya.

Nuh mengatakan tugas dari percetakan itu adalah, mencetak buku dan mendistribusikan ke sekolah-sekolah pemesan. Bukan mengedarkannya ke toko-toko komersial. Meskipun buku-buku itu tidak digandakan dengan uang negara, tetap tidak boleh dijual umum.

Mantan rektor ITS itu mengaku sudah bekoordinasi dengan kepolisian terkait dengan peredaran buku-buku ini.

Menurut Nuh selama ini tidak semua masyarakat menerima program implementasi Kurikulum 2013. Sehingga wajar ketika ditemukan banyak hambatan dalam pelaksanaannya. Mulai dari keterlambatan pemesanan buku oleh sekolah, keterlambatan pengiriman buku ke sekolah, hingga peredaran buku-buku kurikulum baru di toko komersil.

Meskipun begitu Nuh mengatakan kebijakan kurikulum baru ini jalan terus. "Pertimbangannya program ini demi kepentingan bangsa," katanya.

Kemendikbud tidak akan mundur, meskipun ada potensi gangguan dari pihak-pihak yang selama ini mengeruk untung dari bisnis buku pelajaran. Pembelian buku oleh sekolah melalui dana BOS dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasaran, tentu pukulan bagi penerbit buku-buku sekolah. Mereka sekarang bahkan sudah mulai menyiasati dengan menerbitkan buku pendamping kurikulum baru.

Kemendikbud tidak mengeluarkan anjuran bahwa siswa harus membeli buku pendamping itu. Sebaliknya buku-buku kurikulum baru yang diterbitkan Kemendikbud, sudah lebih dari cukup.

Tunjangan Profesi Guru Madrasah Dicairkan Oktober

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) masih menanggung hutang pembayaran tunjangan profesi guru (TPG). Tidak tanggung-tanggung, nominalnya mencapai Rp 1,9 triliun. Rencananya hutang itu mulai dilunasi Oktober depan.

Direktur Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Nur Kholis Setiawan mengatakan, pembayaran hutang itu menunggu audit rampung. Audit itu meneliti kelayakan guru madrasah calon penerima TPG.

"Tidak bisa seenaknya dicairkan. Meskipun anggarannya sudah disiapkan,"ujarnya. Sebab jika ada pembayaran TPG kepada guru madrasah yang tidak layak menerima, justru akan tersangkut perkara hukum. Sebab pembayaran itu dicap sebagai upaya memperkaya orang lain.

Nur Kholis menceritakan, tunggakan atau hutang pencairan TPG ini umumnya untuk guru yang lulus sertifikasi sebelum 2010. Untuk guru yang lulus sertifikasi setelah 2010, jumlahnya tidak besar. Dia menegaskan tidak ada unsur kesengajanya menunda pembayaran TPG. "Murni karena kendala teknis administrasi," jelasnya yang Cahbrebes2010.blogspot.com  kutip dari jpnn.

Guru besar UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta itu menjelaskan, salah satu penghambat pencairan TPG madrasah adalah urusan NRG (nomor register guru). Meskipun seorang guru madrasah sudah lulus sertifikasi, belum bisa menerima TPG jika belum mendapatkan NRG.

Celakanya urusan birokrasi penerbitan NRG cukup panjang. Kemenag tidak memiliki otoritas menerbitkan NRG. Mereka hanya bisa mengusulkan penerbitan NRG kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) selamu pemegang otoritas.

Pada periode 2010 dan sebelumnya, proses penerbitan NRG di Kemendikbud berlangsung manual. Sehingga tidak ada standar waktu proses penerbitan NRG. Nir Kholis mengatakan, proses penerbitan NRG di Kemendikbud waktu itu bisa 6 bulan, 7 bulan, atau bahkan sampai satu tahun.

"Tapi sekarang penerbitan NRG di Kemendikbud mulai cepat. Karena sudah online," jelas dia.

Nur Kholis menjelaskan, hak-hak TPG yang diterima guru tidak akan terkurangi. Jumlahnya tetap seperti dengan yang diterima secara rutin. Hanya saja khusus untuk program pelunasan hutang ini, nominal TPG yang diterima guru cukup besar. Sebab diberlakukan sistem rapelan.

Khusus bagi guru madrasah yang lulus tahun ini, TPG baru diterima mulai tahun depan. Sebab prinsipnya pencairan TPG itu menunggu hasil evaluasi kinerja guru dalam proses pembelajaran.

Kisi-kisi Materi Tes Kompetensi Dasar (TKD) CPNS meliputi :

Kisi-kisi Materi Tes Kompetensi Dasar (TKD) CPNS meliputi :
   

a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 Pilar Kebangsaan Indonesia yang meliputi:

    1) Pancasila

    2) Undang Undang Dasar 1945
    3) Bhineka Tunggal Ika
    4) Negara Kesatuan Republik Indonesia (sistem tata negara Indonesia, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa indonesia secara baik dan benar)
b. Tes Intelegensi Umum (TIU) dimaksudkan untuk menilai :
     
    1) Kemampuan verbal yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lisan maupun tulis,
     
    2) Kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka-angka.
     
   3) Kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis,
     
   4) Kemampuan berpikir analitis yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik.
c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai:
      
    1) Integritas diri,
     
    2) Semangat berprestasi,
     
    3) Kreativitas dan inovasi,
     
    4) Orientasi pada pelayanan,
     
    5) Orientasi kepada orang lain,
     
    6) Kemampuan beradaptasi,
     
    7) Kemampuan mengendalikan diri,
     
    8) Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas,
     
    9) Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan,
   
  10) Kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan
   
  11) Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain.

KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN SELEKSI CPNS 2014

KETENTUAN UMUM PENDAFTARAN SELEKSI CPNS 2014:

1. UJIAN DENGAN C.A.T.: Seleksi Penerimaan CPNS 2014 secara Nasional dilaksankan dengan ujian/test menggunakan C.A.T. (Computer Assisted Test). Info dapat dibaca di Situs Web Kemenpan & RB (http://www.menpan.go.id/berita-terkini/1513)
2. PERSYARATAN UMUM: WNI berusia 18 s/d 35 tahun, memiliki KTP yang berlaku, berbadan sehat jasmani dan rohani, serta memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan sesuai lowongan formasi yang diminati.
3. ALAMAT E-MAIL: Seleksi Penerimaan CPNS 2014 hanya dapat diikuti melalui tahap pendaftaran di Portal ini, untuk itu calon pendaftar wajib memiliki alamat surat elektronik yang masih berlaku (email).
4. PENGISIAN DATA PRIBADI HARUS AKURAT: Semua informasi/data pribadi yang diisikan dalam formulir pendaftaran disini harus akurat, benar dan dapat dipertanggung jawabkan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri atau merugikan pihak lain serta diberikannya sanksi hukum dikemudian hari. Calon peserta hanya dapat mendaftar 1 (satu) kali di portal ini (hanya mempunyai 1 kali kesempatan mengikuti test di salah satu instansi).
Calon peserta dapat memilih 3 (tiga) formasi jabatan, yang kualifikasi pendidikannya sama pada instansi yang telah diputuskan/dipilih oleh calon peserta.
5. PERSYARATAN KHUSUS/TAMBAHAN : Terdapat instansi tertentu yang menambahkan persyaratan khusus. Untuk itu, harap dibaca secara cermat dan teliti.
6. CERMAT dan TELITI : Harap mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan/peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran ini.
7. GRATIS : Penerimaan CPNS Tahun 2014 tidak dipungut biaya mulai dari pendaftaran s/d pengumuman hasil kelulusan.

Waduh.. Pendaftaran CPNS 2014 Semakin Ketat!

YOGYA - Proses pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kali ini semakin ketat. Pelamar umum hanya bisa memilih satu instansi. Hal ini lantaran proses pendaftaran berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta satu jalur melalui laman yang sudah disiapkan pemerintah.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Yogyakarta, Maryoto mengungkapkan, seluruh rincian 74 formasi serta persyaratan teknis sudah dikirimkan ke Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). "Kami tinggal menunggu penetapannya. Publikasinya pun nanti terpusat oleh Kemenpan," terangnya, yang Cahbrebes2010.blogspot.com kutip dari (KRjogja.com) Senin (18/8/2014).

Oleh karena itu, kepastian waktu pendaftaran juga masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat selaku penyelenggara. Sementara pihaknya di daerah bertindak sebagai pelaksana. Pendaftaran akan dilakukan secara online sedangkan penyerahan berkas dilakukan di daerah.

Laman untuk melakukan pendaftaran tersebut ialah panselnas.menpan.go.id (baca: Ini Dia Jumlah Lowongan CPNS 30 Kementerian 2014) dan berlaku untuk instansi pemerintah daerah maupun pusat. Maryoto menambahkan, pendaftar hanya bisa melakukan satu aplikasi pendaftaran. "Nanti yang digunakan ialah NIK. Jadi tidak bisa mendaftar dobel karena sistem pasti akan menolak," imbuhnya.

Terkait dengan syarat teknis, hampir tidak berbeda dengan penyelenggaraan CPNS pada umumnya. Hanya saja, surat keterangan kelakuan baik dan lainnya baru akan dipersyaratkan jika sudah dinyatakan diterima.

Begitu pula dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S1 dan DIII minimal 3,00. Namun itu tidak berlaku bagi Tenaga Bantuan (Naban) yang masih mengabdi di Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Sedangkan lulusan SMK, nilai rata-rata ijazah minimal 8,00 dan rata-rata Ujian Nasional (UN) 7,50. "Secara umum, persyaratan itu masih menunggu penetapan," tandasnya.

Kepala Bidang Penatausahaan Kepegawaian BKD Kota Yogyakarta, Christy Dewayani menambahkan, pihaknya masih menjalin koordinasi secara intensif dengan BKD DIY. Terutama kaitannya dengan hal-hal teknis seperti penyerahan dokumen, lokasi tes dan sebagainya.

Kemendag Buka Pendaftaran CPNS, 124 Kursi untuk Jakarta dan Bandung

JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) akhirnya mengumumkan lowongan CPNS 2014. Kemendag membuka pendafatan CPNS untuk 124 kursi khusus untuk penempatan wilayah Jakarta dan Bandung.
Dilansir laman menpan.go.id, Senin (18/8/2014), tahun ini Kemendag membuka 124 lowongan kerja formasi bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang di bagi lagi dalam 29 pilihan jabatan. Lowongan kerja Calon Pegawai Negeri Sipil 2014 tersebut akan di buka di Jakarta dan Bandung.

Beberapa jabatan yang ditawarkan lowongan kerja dalam formasi CPNS 2014 di Kemendag diantarnya Sekretaris, Pranata Komputer, Pengawas Kemetrologian, Widyaiswara, Analis Perdagangan, Analis Kebijakan, Fasilitator Perdagangan, Auditor, Perencana dan Verifikator Keuangan.
Kemendag mensyaratkan IPK minimak 3,00 dan skor TOEFL 550 untuk calon pelamar. “Salah satu syarat untuk melamar adalah memiliki sertifikat TOEFL Prediction yang masih berlaku hingga Desember 2013 dengan skor sama atau lebih besar dari 550,” demikian diumumkan di situs resmi kemendag, seperti dikutip Solopos.com, Senin (18/8/2014).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendag Gunaryo mengatakan, kecakapan bahasa Inggris disyaratkan karena disamping penguatan perdagangan dalam negeri, tugas pokok Kemendag adalah peningkatan ekspor sehingga  akan berhubungan dengan berbagai pihak di berbagai negara.
Selain itu, kemendag juga memasang persyaratan khusus, antara lain “Diutamakan lulus Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi A. Diutamakan IPK 3,00.”
Pendaftaran CPNS 2014 secara online dapat dikerjakan lewat situs Kementerian Perdagangan, kemendag.go.id. Kemudian setelah itu, pelamar akan mendapatkan ID Registrasi dan juga password sebagai mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian setelah jika dinyatakan lulus seleksi administrasi.
Pendaftaran online Calon Pegawai Negeri Sipil 2014 akan dijadwalkan mulai resmi dibuka pada tanggal 20 Agustus sampai tanggal 3 September 2014.
Sementara pengumuman lowongan kerja formasi Calon Pegawai Negeri Sipil rencananya mulai di laksanakan pada tanggal 18 hingga 29 Agustus 2014. Tes CPNS 2014 akan memakai system computer assisted test.

Ingat, Mulai Besok Penerimaan CPNS

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) akan membuka pendaftaran secara online seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2014,  melalui portal nasional Panselnas pada tanggal 20 Agustus 2014 yang Cahbrebes2010.blogspot.com kutip dari TRIBUNNEWS.COM.
Para pelamar yang berminat bisa mengunjungi Situs http://sscn.bkn.go.id dan https://panselnas.menpan.go.id/ untuk pendaftaran online dan mendapatkan informasi lainnya. Pendaftaran CPNS 2014 online melalui  situs http://sscn.bkn.go.id, untuk menjamin transparan dan akuntabel. Selain itu, seleksi ini juga dimaksudkan agar setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang lolos kompeten dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Pendaftaran CPNS akan dilaksanakan secara serentak dan terintegrasi melalui sistem pendaftaran (registration) online. Sistem pendaftaran CPNS online ini diperuntukkan bagi pelamar CPNS yang akan mengisi formasi umum di instansi pusat maupun daerah.
Formasi Nasional CPNS 2014 terdiri dari formasi K/L (Kementerian dan Lembaga) dan formasi di Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.  Kementerian PAN-RB telah mengumumkan 68 kementerian dan lembaga yang membuka formasi.
Sedangkan untuk formasi Daerah terdiri atas 400 (empat ratus) instansi, yaitu 28 (dua puluh delapan) Pemerintah Provinsi dan 455 (empat ratus lima puluh lima) Peerintah Kabupaten/Kota.
Panitia seleksi nasional (Panselnas) CPNS 2014 melakukan penyederhanaan pendaftaran CPNS, yakni dengan pendaftaran sistem online melalui website panselnas.menpan.go.id untuk semua lulusan baik SMA, D3, S1.
Dari laman http://panselnas.menpan.go.id/ yang kemudian dilanjutkan ke laman demo https://panselnas.menpan.go.id/, panselnas.menpan.go.id, terdapat sejumlah syarat yang perlu diperhatikan. Diantaranya, seleksi hanya dapat diikuti melalui tahap pendaftaran di portal ini di mana pendaftar wajib memiliki alamat surat elektronik yang berlaku.
Dikutip dari laman Setkab, Selasa (19/8/2014), disebutkan bahwa Menpan juga merinci himbauan lain seperti mengisi formulir dengan cermat hingga himbauan bahwa penerimaan dilakukan tanpa dipungut biaya.
Sebelum dapat melakukan ujian CPNS 2014, persyaratan utama calon peserta harus melakukan regristasi online di website resmi Pendaftaran Online  CPNS 2014.
Setelah melakukan registrasi di website resmi CPNS 2014, peserta harus melengkapi syarat-syarat yang akan dibawa di pelaksanaan tes CPNS 2014.

Ribuan Guru Belum Terima Tunjangan Sertifikasi

BENGKULU - Sedikitnya enam ribu guru di Bengkulu Selatan, Kaur  Mukomuko, dan Benteng,  Provinsi Bengkulu protes.

Pasalnya tunjangan sertifikasi guru untuk triwulan ke II terhitung April-Mei-Juni belum juga dicairkan. Bahkan tunjangan sertifikasi guru untuk triwulan ke tiga Juli-Agustus-September  terancam tidak akan dibayarkan.

Banyaknya pengaduan para guru tersebut diungkapkan Wakil Ketua PGRI Provinsi Bengkulu Mirliani, M.Pd kepada RB kemarin, (17/8).

Dikatakan Mirliani, dalam rangka memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus ke 69 tahun ini pihaknya mendesak agar tunjangan tersebut segera dibayarkan.

Sebab tunjangan itu merupakan hak para guru yang sudah memenuhi syarat untuk menerima sertifikasi. Ditegaskan, tidak ada alasan lagi bagi pemkab/pemko melalui dinas pendidikan untuk tidak membayarkan. Mengingat seluruh anggaran dari pusat itu sudah disalurkan ke masing-masing daerah.

"Kini ada lima Kabupaten lagi belum bisa menikmati hak tunjangan sertifikasinya. Ini sangat ironis hak para guru selalu ditahan-tahan atau dizolimi. Padahal dana itu sudah disalurkan ke daerah masing-masing," kata Mirliani seperti yang dikutip Cahbrebes2010.blogspot.com kutip dari jpnn.

Pengurus PGRI Provinsi Bengkulu mengancam, jika hingga akhir bulan ini belum juga dibayar, pihaknya akan melaporkan ke pusat.

Anggaran Kemendikbud Susut, Program Strategis Terancam Turun Dari Rp 80 T, Jadi Rp 67,2 T

Anggaran Kemendikbud Susut, Program Strategis Terancam
Turun Dari Rp 80 T, Jadi Rp 67,2 T - See more at: http://www.jpnn.com/read/2014/08/18/252336/Anggaran-Kemendikbud-Susut,-Program-Strategis-Terancam-#sthash.GqLILpPt.dpuf

Anggaran Kemendikbud Susut, Program Strategis Terancam
Turun Dari Rp 80 T, Jadi Rp 67,2 T

Anggaran Kemendikbud Susut, Program Strategis Terancam
Turun Dari Rp 80 T, Jadi Rp 67,2 T - See more at: http://www.jpnn.com/read/2014/08/18/252336/Anggaran-Kemendikbud-Susut,-Program-Strategis-Terancam-#sthash.GqLILpPt.dpuf

JAKARTA - Besaran RAPBN 2015 cukup kontradiksi di sektor pendidikan. Ketika anggaran gelondongan belanja naik menjadi Rp 2.019 triliun, anggaran pendidikan yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) justru susut. Program strategis sektor pendidikan terancam terganggu.

Dalam pidato nota keuangan yang dibacakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Jumat lalu (15/8), terungkap bahwa alokasi anggaran Kemendikbud di RAPBN 2015 sebesar Rp 67,2 triliun. Nominal ini berkurang lumayan besar dibanding APBN 2014 sebesar Rp 80,6 triliun.

Anggaran pendidikan di Kemendikbud pada 2015 nanti, juga lebih sedikit dibandingkan APBN-P 2012 (Rp 77,179 triliun) dan APBN 2013 (Rp 73,087 triliun).

Anggota Komisi X DPR (bidang pendidikan) Dedi Gumelar menuturkan, turunnya anggaran yang dikelola Kemendikbud jelas akan berdampak pada reduksi program-program. "Saya berharap program-program strategis tidak berkurang kualitas maupun kuantitasnya," katanya kemarin seperti yang dikutip Cahbrebes2010.blogspot.com dari jpnn.

Program strategis Kemendikbud selama dua tahun terakhir cukup banyak dan di semua jenjang pendidikan. Diantaranya adalah pembebasan biaya kuliah untuk mahasiswa miskin melalui program Bidik Misi. Kuota penerima Bidik Misi ini setiap tahunnya selalu bertambah. Tahun ini alokasi Bidik Misi mencapai 60 ribu kursi dengan anggaran sekitar Rp 1,4 triliun.

Kemudian ada program bantuan operasional perguruan tinggi (BOPTN) yang diklaim bisa menekan biaya kuliah di kampus negeri. Selain itu juga ada program rehab sekolah rusak, bantuan operasional pendidikan menengah (BOS-SM), dan bantuan siswa miskin (BSM).

Politisi dari PDI Perjuangan itu mengatakan, pemerintah harus bisa mencari solusi supaya program-program yang pro rakyat itu tidak berkurang kualitas dan kuantitasnya. Dedi menuturkan, sampai saat pembahasan rincian RAPBN 2015 antaran kementerian dengan komisi belum berjalan.

Dia menyampaikan sejumlah solusi supaya Kemendikbud bisa menyelamatkan program-program strategis mereka. Diantaranya adalah dengan menghapus program-program yang sudah tuntas. Misalnya program rehab sekolah berat, aloaksi anggarannya harus dikurangi karena setahun terakhir renovasi sekolah gencar dilakukan.

Kemudian juga anggaran untuk pelatihan guru terkait Kurikulum 2013, juga harus dikepras bahkan dihapus. Sebab guru-guru sudah dilatih oleh Kemendikbud dari APBN 2014 saat ini. Tidak wajar jika pelatihan guru secara massal itu dilakukan setiap tahun, sedangkan tema kurikulumnya sama saja.

Sedangkan untuk menyelamatkan anggaran Bidik Misi, Kemendikbud bisa bekerjasama dengan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) yang menangani dana abadi pendidikan. Dengan uang return atau bunga pengelolaan dana abadi pendidikan yang mencapai Rp 1 triliun lebih per tahun, bisa dipakai sebagian untuk Bidik Misi.

Menurut Dedi, selama ini pemerintah menjalankan kebijakan anggaran secara tidak efektif. Khusus untuk urusan pendidikan, dia mengatakan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan saja sampai sekarang belum bisa dipenuhi. Dia khawatir catata ini menjadi beban pemerintah pengganti rezim SBY.

Terpisah, respon berbeda diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M. Nuh atas penurunan anggarannya. Ia terlihat santai. Bukan apa-apa, meski pada RAPBN yang disampaikan Presiden anggaran Kementerianannya menurun, ia berkeyakinan besarannya akan naik pada penetapan APBN usai dibahas bersama DPR dalam waktu dekat.

Jika tidak, kenaikan akan terjadi pada APBN perubahan nanti. Sehingga, hingga kini pun pihaknya memastikan belum adanya perubahan tentang program pendidikan, baik masalah beasiswa maupun bantuan untuk siswa miskin.
 
"Ini baru indikatif. Saya punya keyakinan angka ini bisa dipastikan bertambah. Karena dari pengalaman selama ini pagu difinitiv selalu lebih besar dari indikatif," tuturnya.

Kendati demikian, Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo itu tidak menutup kemungkinan jika pengurangan tetap terjadi. Pada kondisi tersebut, lanjut dia, tentu aka nada yang harus dipangkas. Kemungkinan pemangkasan itu, akan dilakukan pada jumlah dana penerima bantuan. Bukan pada jumlah yang menerima.

"Tidak mungkin tahun ini menerima bidik misi tahun depan tidak. Apalagi ada penambahan sebanyak 60 ribu," katanya.

Nuh pun berharap, pada pemegang estafet Mendikbud selanjutnya agar terus melanjutkan beberapa program yang saat ini tengah berjalan. Seperti pendidikan menengah universal (PMU), bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN), bantuan siswa miskin (BSM), beasiswa Bidik Misi, pelatihan guru dan kurikulum 2013.

Gubernur Jabar setuju pemberlakuan lima hari sekolah

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) menyetujui penerapan waktu sekolah menjadi lima hari dalam sepekan. Penerapan ini seiring diberlakukannya kurikulum 2013. DKI Jakarta baru saja memutuskan jadwal kegiatan itu. Artinya sekolah akan diberlakukan Senin-Jumat.

"Iya, mudah-mudahan cukup dengan lima hari (sekolah), kalau sampai Sabtu pulangnya jam 12.00, sekarang karena sampai Jumat, pulangnya jam 4 sore," kata Aher di Bandung, Jumat (15/8) yang Cahbrebes2010.blogspot.com kutip dari Merdeka.com.

Menurut dia, pengurangan hari sekolah tersebut tidak akan mengurangi kualitas pembelajaran siswa. Sehingga, meski beban pelajaran yang diterapkan saat ini bertambah, tidak harus diikuti dengan penambahan hari sekolah. "Jadi sama saja kan," ujarnya.

Dia menilai, efektif pemberlakuan kurikulum 2013 cukup efektif diterapkan di daerah-daerah. Bukan tidak mungkin penerapan itu bisa segera dilakukan di Jabar. "Sampai hari ini di daerah tidak masalah," ungkapnya.

Jokowi: Sekolah lima hari biar anak punya waktu main

 Jokowi: Sekolah lima hari biar anak punya waktu main

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan jadwal kegiatan belajar mengajar hanya lima hari terhitung Senin sampai Jumat. Menurut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ), keputusan itu dibuat agar siswa memiliki waktu bersama keluarga maupun dengan teman.

"Itu kan memberikan kesempatan bagi anak untuk mempunyai ruang-ruang bermain dengan teman-temannya. Ketemu saudara dan keluarganya," ujar Jokowi Balai Kota Jakarta, Jumat yang Cahbrebes2010.blogspot.com kutip dari merdeka.com (15/8).

Selain itu, kata Jokowi , libur Sabtu dan Minggu dapat dimanfaatkan siswa untuk melakukan kegiatan di luar pelajar akademis. Seperti kursus-kursus, aktivitas Pramuka, olahraga, seni, dan lain-lain.

"Ada ruang-ruang kreatif untuk anak-anak. Bareng teman-temannya. Ruang bermain," jelas Jokowi .

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) memutuskan hari masuk sekolah di Jakarta tetap 5 hari, yaitu masuk hari Senin hingga Jumat. Sehingga siswa masih tetap libur di hari Sabtu dan Minggu.

"Jadi sudah kita putuskan dari penjabaran Disdik, dilihat dari manfaat dan pendapat banyak warga, terpaksa hari masuk sekolah tetap dari hari Senin sampai Jumat. Hari Sabtu tetap libur," kata Ahok pada Kamis kemarin usai rapat dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Mekanisme Pemberian Inpassing Guru Non PNS

Mekanisme Pemberian Inpassing Guru Non PNS

Pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat (Inpassing) bagi guru non PNS.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menetapkan Permendikbud nomor 28 tahun 2014 tentang Pemberian Kesetaraan Jabatan Dan Pangkat Bagi Guru Non PNS. Mekanisme pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat (Inpassing) bagi guru non PNS jenjang pendidikan dasar telah diinformasikan oleh Direktorat Pembinaan PTK Dikdas Kemendikbud.

Semua guru yang akan mengikuti proses inpassing harus mengisi data Dapodikdas denga benar sesuai dengan kondisinya dan telah dinyatakan valid oleh sistem. Berdasarkan data Dapodikdas tersebut, guru akan diseleksi untuk menentukan prioritas berdasarkan status kepemilikan sertifikat pendidik, usia, masa kerja, dan pemenuhan beban kerja.

Guru yang mendapat prioritas untuk inpassing akan diberi nomor urut dan dicetak sebagai bukti terpanggil untuk inpassing dan menjadi satu kesatuan dalam dokumen yang harus dikirim ke Direktur Pembinaan PTK Dikdas. Selengkapnya mekanisme pemberian inpassing bagi guru non PNS jenjang pendidikan dasar bisa dibaca di dokumen ini.

Pemberian kesetaraan jabatan dan pangkat berdasarkan ketentuan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya ini untuk mewujudkan guru non PNS yang profesional, dengan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Seluruh informasi terkait mekanisme inpassing, persyaratan dan contoh dokumen dapat dilihat di laman http://p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id/

Syarat Untuk Daftar Tes CPNS Secara Online

Syarat Untuk Daftar Tes CPNS Secara Online

 Inilah yang harus Anda persiapkan untuk daftar tes CPNS secara online.

Pendaftaran tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014 dilaksanakan secara online. Pendaftaran tes seleksi CPNS 2014 akan dibuka mulai tanggal 20 Agustus 2014. Pendaftaran CPNS 2014 instansi pusat maupun daerah dibuka secara online melalui laman situs http://panselnas.menpan.go.id

Dengan sistem online, pendaftaran CPNS lebih mudah. Syarat pendaftaran berkurang dan hanya melampirkan berkas dalam bentuk file untuk diunggah saat pendaftaran online. Bagi Anda yang berminat mengikuti tes seleksi CPNS 2014, inilah yang harus Anda persiapkan untuk daftar CPNS secara online:

• Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP).
• Tahun dan nomor ijasah pendidikan terakhir.
• Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) transkrip nilai pendidikan terakhir.
• Berkas pasfoto digital warna berukuran 200 x 150 piksel dalam format JPEG (dengan nama ekstensi JPG) dan maksimal berukuran sebesar 30 KB.
• Berkas fotokopi digital ijasah dan transkrip dalam format PDF (dengan nama ekstensi PDF) dan maksimal berukuran 500 KB.
• Surat elektronik (email) yang biasa dan selalu Anda akses secara berkala. Informasi khusus akan disampaikan melalui surat elektronik secara langsung.
• Judul dan abstrak tugas akhir/tesis/disertasi
• Untuk pelamar lulusan dari luar-negeri, diwajibkan melampirkan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah dari Dikti-Depdiknas, atau Surat Keterangan telah mengajukan permohonan Penyetaraan Ijazah.

Kebenaran isian serta berkas digital yang diunggah saat daftar CPNS secara online akan dicek pada saat verifikasi fisik sebelum ujian tulis. Jika ditemukan ketidaksesuaian data maka pelamar tes CPNS dinyatakan gugur dan tidak diperkenankan mengikuti ujian. Tes akan dilaksanakan mulai tanggal 8 September 2014.

 

Sekolah Bakal Diubah Jadi UPT

JAKARTA - Tak hanya mengatur aturan waktu belajar di sekolah, terkait penerapan kurikulum 2013, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta juga akan mengubah manajemen seluruh sekolah di wilayahnya.

Salah satunya dengan memudahkan penyaluran dana bantuan operasional pendidikan (BOP) agar lebih tepat sasaran. Mulai dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) hingga sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK), akan diubah menjadi badan layanan umum  dengan status unit pengelola teknis (UPT).

Dikatakan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Lasro Marbun, dengan rencana perubahan manajemen tersebut, nantinya setiap sekolah akan mendapatkan dokumen pelaksana anggaran (DPA) seperti suku dinas (Sudin).

"Harapannya kita mau ubah mekanisme penyaluran BOP yang selama ini BOP diberikan ke sudin, baru disalurkan ke sekolah. Ke depan, BOP akan langsung diberikan ke masing-masing sekolah," terangnya.

Menurut Lasro, proses pengajuan dana anggaran BOP ke Sudin DKI oleh sekolah-sekolah sebelum BOP dicairkan dan disalurkan akan ditiadakan. Ini karena proses tersebut selama ini sangat memakan waktu, sehingga penyaluran menjadi tidak maksimal.

“Kita perbaiki sesuai aturan. Bayangkan, anggaran belasan miliar, tapi diletakkan di suku dinas, kan jauh benar? Mau minta nota saja lama benar, waktu habis. Rencananya, sekolah-sekolah akan mengelola dana BOP secara mandiri. Namun, anggaran tetap diletakkan di pos anggaran Disdik DKI dalam APBD DKI,” jelasnya.

Untuk itu, guna mendapatkan dana itu, sambung Lasro, sekolah sebagai UPT harus membuat laporan penggunaan dan pembukuan aset sebagai pertanggungjawaban yang dilaporkan ke Disdik DKI.

"Dilaksanakan sendiri, dikelola sendiri, dan tanggung jawab sendiri. Seperti puskesmas, punya anggaran sendiri dan punya kas serta DPA sendiri. Sekolah di-upgrade menjadi unit kerja yang benar. Menjadi UPT yang benar supaya bisa mendapatkan DPA seperti Sudin-sudin," paparnya.

Lasro pun meyakini, konsep tersebut mampu membuat manajemen keuangan lebih efisien dan dapat mempermudah pengawasan. Karena sekolah harus membuat pembukuan aset yang dimilikinya.

Namun sebelum diterapkan di semua sekolah, Disdik DKI terlebih dahulu akan melakukan uji coba di salah satu sekolah asrama milik Pemprov DKI, yaitu SMA MH Thamrin. Uji coba pun rencananya dilakukan pada 2015 mendatang.

Mendikbud Tambah Jam Belajar Siswa di Sekolah

Mendikbud Tambah Jam Belajar Siswa di Sekolah

Penambahan jam belajar di sekolah diharapkan menjadi solusi efektif.

Dengan diterapkannya Kurikulum 2013 membuat jam belajar siswa di sekolah bertambah 4-6 jam pelajaran per minggu. Jika sebelumnya siswa menghabiskan waktu selama 26-30 jam pelajaran dalam satu minggu, dengan diterapkan kurikulum baru ini, siswa akan berada di sekolah lebih lama, 30-36 jam pelajaran.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan pada jenjang SD penambahan jam pelajaran 35 menit per hari. Setiap satu jam pelajaran telah ditetapkan selama 35 menit bukan 60 menit. Jika siswa masuk sekolah pada pukul 07.00 maka pada pukul 11.00 jam pelajaran sudah berakhir.

"Penambahan jam pelajaran itu hanya sekitar 35 menit atau paling lama 45 menit per hari,” kata Nuh yang Cahbrebes2010.blogspot.com kutip dari laman kemdiknas.go.id (15/08/2014). “Sehingga penambahan jam pembelajaran tidak perlu dirisaukan oleh para peserta didik,” imbuh Nuh.

Berdasarkan data dari lembaga Internasional OECD, rata-rata jam belajar siswa di sekolah adalah 6800 jam per tahun. Dibandingkan jam belajar anak usia 7–14 tahun di negara-negara OECD, jam belajar siswa Indonesia masih relatif rendah yaitu 6000 jam per tahun. Inilah yang menjadi pertimbangan penambahan jam belajar siswa di sekolah.

Berkembangnya fenomena dimana banyak orang tua (ayah dan ibu) yang bekerja di luar rumah sampai sore juga menjadi salah satu alasan penambahan jam belajar di sekolah ditambah. Selain itu saat ini kondisi lingkungan sosial masyarakat relatif tidak kondusif untuk perkembangan anak. Diharapkan sekolah dapat memberi stimulan positif kepada siswa.

Tunjangan Sertifikasi Guru Disarankan Diubah

Tunjangan Sertifikasi Guru Disarankan Diubah

Tunjangan sertifikasi guru disarankan diganti dengan tunjangan profesi.

Sistem sertifikasi guru yang berlaku saat ini oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) disarankan diubah. Wakil Gubernur DKI Jakarta ini meminta Joko Widodo untuk mengubahnya setelah resmi dilantik jadi presiden. Menurutnya, pemberian tunjangan sertifikasi guru tidak efektif dan membuat guru tidak bekerja secara maksimal.

"Saya sudah minta sama Pak Jokowi tolong kalau nanti sudah dilantik jadi Presiden, tunjangan sertifikasi guru itu dicabut. Tidak boleh ada tunjangan sertifikasi guru, yang boleh itu adalah tunjangan profesi," kata Ahok yang Cahbrebes2010.blogspot.com kutip dari Merdeka.com (14/08/2014).

Ahok mengaku tidak ingin menghapus tunjangan sertifikasi guru. Seharusnya tunjangan sertifikasi guru tersebut membuat kinerja guru meningkat bukan malah membuat guru malas mengajar. Dia menyarankan agar guru dites secara periodik. Jika guru tersebut masih layak, langsung diberikan tunjangan.

"Kalau sekarang kan lihat guru-guru kita, tiap bulan kerjanya fotokopi sertifikat melulu. Untuk apa? Untuk dapatkan tunjangan sertifikat. Harusnya tiap lima tahun dites masih sesuai enggak dia jadi guru, kalau sesuai ya sudah uangnya dikirim otomatis ke rekeningnya," kata Ahok.

Selama ini tunjangan profesi guru hanya diberikan pada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), Penilaian portofolio (PF), dan Pendidikan Profesi Guru (PPG). Untuk mendapatkan tunjangan, guru harus memenuhi jumlah jam mengajar minimal 24 jam per pekan.

ALASAN PEMBATALAN PESERTA PLPG TAHUN 2014 BANYAK YANG TAK MASUK AKAL

 ALASAN PEMBATALAN PESERTA PLPG TAHUN 2014 BANYAK YANG TAK MASUK AKAL:
1. Kenapa penerapannya baru dilaksanakan tahun 2014 sedangkan di tahun 2013 saja banyak ditemukan peserta dengan kriteria sama tapi diloloskan menjadi peserta sertifikasi 2013.
2. Ditemukan peserta dengan kriteria sama GTT sambil kuliah reguler yang satu lolos yang satu dibatalkan padahal sama satu universitas dan satu angkatan.
3. Harapannya semoga LPMP meninjau ulang aturan tersebut karena menimbulkan kecemburuan dan kebingungan di antara para guru.
4. Alasan SK membingungkan tapi aturan LPMP pun membingungkan dan tak adil serta terkesan cuma permainan karena alasan tak jelas.

PEMBERITAHUAN KEGIATAN PADAMU NEGERI 2014

PEMBERITAHUAN KEGIATAN PADAMU NEGERI 2014

PEMBERITAHUAN KEGIATAN PADAMU NEGERI 2014

Kepada Pengguna Yth,

Kami sampaikan beberapa informasi terkait pelaksanaan agenda kegiatan Padamu Negeri hingga 31 Desember 2014, sebagai berikut:

1. Setiap PTK berkewajiban melaporkan status keaktifan NUPTK/PegID masing-masing secara online di PADAMU NEGERI menggunakan akun masing-masing mulai 18 Agustus 2014.

2. Sebagati bukti keaktifan NUPTK/PegID, setiap PTK akan diberikan Kartu Identitas yang masa berlaku aktifnya setiap semester mulai Tahun Ajaran 2014/2015. Kartu Identitas PTK dimaksud dapat dicetak mandiri oleh setiap PTK melalui akun login masing-masing di Layanan PADAMU NEGERI.

3. Fitur Ajuan NUPTK Baru untuk sementara ditutup mulai 11 Agustus 2014. Bagi yang sudah pernah mengajukan namun belum diterbikan hingga saat ini, dapat mengulang proses ajuannya mulai 18 Agustus 2014 nanti.

4. Isian Online Kuisoner EDS (Evaluasi Diri Sekolah) periode 2014 akan dimulai pada tanggal 18 Agustus 2014 dengan melibatkan koresponden seluruh Kepala Sekolah, Pendidik (Guru), dan Peserta Didik (Minimal 30 Peserta Didik) sebagaimana aturan dan prosedur EDS 2013 lalu.

Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

MERDEKA !
Salam Padamu Negeri Indonesiaku,

PEMBATALAN PESERTA PLPG TAHUN 2014

PEMBATALAN PESERTA PLPG TAHUN 2014

Kamis, 14 Agustus 2014 | 13:58 WIB

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Se Rayon 112 Tempat

Berdasarkan surat dari Kepala LPMP nomor:720/J19.2/LL/2014 tertanggal 7 Agustus 2014, perihal Daftar Peserta PLPG Yang Tidak Lolos Seleksi Administrasi.
Untuk menindaklanjuti surat tersebut kami umumkan untuk peserta tersebut di atas dibatalkan keikutsertaan dalam PLPG tahun 2014.
Adapun surat dan dapat peserta dapat diklik  di bawah ini
1. Surat
2. Daftar peserta
Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Semarang, 14 Agustus 2014
Ketua Pelaksana

Dr. Ahmad Sopyan

Inilah alasan PEMBATALANnya:

S1 LULUS 2006 SK 2004 SUDAH TERTULIS S.PD ( SK MERAGUKAN)

MENGAJAR PERTAMA IJAZAH SMK S1 2009 MASA KERJA SEBELUMNYA TIDAK DIAKUI

S1 BARU 2012 FISIKA DI SK TH 2000 TERTULIS S1 ( LANJUTAN) FISIKA

HANYA ADA 1 SK TH 2008 SAJA, Sebelumnya menjadi dosen

GTY JULI 2012 MINIMAL SEBELUM 1 JANUARI 2012

SK GTY 2012 JULI DI BUKU 1 MIN 1 JANUARI 2012, MENGAJAR TIDAK LINIER 5 TH

UMUR LEBIH 60 TH MAZ 1 JAN 1955

S1 2013 PERTAMA MENGAJAR SMA MASA KERJA TIDAK DIAKUI

SK 2005 SUDAH S1 IJAZAH BARU 2006 SK MERAGUKAN

S1 LULUS 2008 DI SK 2005 SUDAH TERCANTUM S1

S1 2009 IJAZAH PERTAMA SMA TIDAK DIAKUI SEBELUM 2009 BUKU 1 2014

SK 2005 STATUS MASIH MAHASISWA MASA KERJA TIDAK DI AKUI

S1 MANAGEMEN TIDAK LINIER HARUS 5 TAHUN MENGAJAR BK

SK 2005 SUDAH TERTULIS S.PDI DAN M.SI IJAZAH S1 2010

GTT IJAZAH SMU MASA KERJA TIDAK DI AKUI MIN D3

S1 AGAMA MAPEL SERTIFIKASI BK TIDAK MENGAJAR 5 TH BERTURUT

GTY IJAZAH SMP MASA KERJA TIDAK DI AKUI

MENGAJAR 1 IJAZAH SMEA, S1 PAI 2011 MASA KERJA SEBELUMNYA TIDAK DI AKUI

GTT IJAZAH SMU MASA KERJA TIDAK DI AKUI MIN D3

S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA MENGAJAR PKN TIDAK LINIER BELUM MENGAJR 5 TH

S1 AGAMA ( MENGAJAR B INDONESIA BARU 1 TH ) TIDAK LINIER

GTY PERTAMA KALI IJAZAH MA,  S1 PAI,TIDAK MENGAJAR B JAWA 5TH BERTUTUT

S1 TARBIYAH  MENGAJAR BK PEMBAGIAN SK MENGAJAR HANYA 2013

S1 PETERNAKAN MENGAJAR PJOK TIDAK LINIER ( SK MENGAJAR 2013/2014 SAJA)

GTY 1 JULI 2012 MIN SEBELUM 1 JANUARI 2012

MENGAJAR 1 IJAZAH SMEA, S1 PAI 2011 MASA KERJA SEBELUMNYA TIDAK DI AKUI

S1 PAI MENGAJAR PKN HANYA 2013 TIDAK LINIER MIN 5 TH MENGAJAR

BLM ADA IJASAH S1 HANYA D3

S-1 setelah 2005, sebelumnya ijasah SMA

S-1 2010, ngajar TK s.d. 2009/2010, 2011 ngajar SMK. 2010/2011 tidak ngajar

S-1 setelah 2005, sebelumnya ijasah SMA

S-1 setelah 2005, sebelumnya ijasah SMA

Januari 2012 msh GTT

GTY 2006 msh SMA

kelulusan S1 pada SK tidak sesuai dengan ijazah, SK diragukan

kelulusan S1 pada SK tidak sesuai dengan ijazah, SK diragukan

GTY per Nov 2012

GTY per Juni 2012

kelulusan S1 pada SK tidak sesuai dengan ijazah, SK diragukan

GTY per Juli 2012

kelulusan S1 pada SK tidak sesuai dengan ijazah, SK diragukan

GTY per Juli 2013

tidak linier

SK diragukan

tidak linier

GTY per Juli 2013

S1 PAI; Guru Kelas baru tahun 2013/2014

2 thn terakhir GTT

S1 PAI; menjadi guru kelas baru mulai tahun 2013/2014

belum menjadi guru tahun 2005; ada SK WB thn 2002 tertera S! Pdhl S1 lulus 2003

GTY Juni 2012

SK GTY di Cipta 2011; SK mengajar di Cipta sdh mulai 2009 GTY

SK Wiyata Bhakti

GK baru mulai 2012

SK guru 1 2007

GTY 2013

GTY Mei 2012

SK tdk boleh berlaku surut

GTT

GTY 2013

sk mengajar toddler

cm ada sk GTY thn 2002 dan sk GTT thn 1985? Sept 2012 baru S1 tetapi SK mengajar dari tahun 2009 sdh mencantumkan S1

SK diterbitkan tahun 1999 yang dinyatakan berlaku mulai tahun 1997? Smp 2010 PG, 2011-2013 TK?

cm ada sk GTY thn 2002 dan sk GTT thn 1992? 2009 & 2011 PG?

SK diterbitkan tahun 1999 yang dinyatakan berlaku mulai tahun 1994? 2008-2009 PG, 2010 TC, 2011-2013 TK?

WB

mengganti SK masih aktif mengajar karena tertera guru WB

GTT

GTY Juni 2012

sblm S1, lulusan D2

SK 1 2009

Tidak linier

Tidak linier

S-1 2006

S-1 2007

S-1 2013

S-1 2006

S-1 2006

S-1 2010

S-1 2006

S-1 2007

S-1 2008

S-1 2013

yang ada hanya SK tahun 1995

yang ada hanya SK GTY tahun 2011

WB tahun 2004 padahal ditahun yang sama masih kuliah di UNNES sampe tahun 2007, ijazah S1 belum dilegalisir, diskualifikasi dinas

TMT 2005 masuk kuliah 2004 di UNNES lulus tahun 2007 ( meragukan )

tmt 2005 dengan ijazah SMK, mengajar SMK

tidak ada SK GTY

tahun 2005 masih kuliah reguler di UNNES, padahal mengajar guru kelas ( tidak masuk akal )

SK yang ada hanya SK pertama tahun 2004, legalisir tidak ada tanda tangannya

SK WB no dan tahun ditulis tangan, SK sama dengan SK an Atik Purwaningsih

SK terakhir ( SMP ) tidak ada

SK pertama tidak ada, yang ada SK CPNS tahun 2008

SK pertama tidak ada yang ada SK pembagian tugas tahun 2009

SK pertama tidak ada yang ada SK CPNS tahun 2009

SK pertama tidak ada

SK pertama meragukan, CPNS 2011 dengan mk 0 tahun

SK pertama 2005, padahal di tahun yang sama sedang kuliah D2

SK pertama 2003 status masih sebagai mahasiswa di UNNES padahal ybs mengajar sebagai guru kelas

SK pembagian tugas meragukan

SK pembagian tugas meragukan

SK pembagian tugas meragukan

SK meragukan, dalam satu hari mengeluarkan 2 SK GTT dan GTY

SK meragukan , dalam 1 tahun mengeluarkan 2 SK

SK meragukan

SK meragukan

SK mengajar meragukan, 5 tahun berturut-turut menjadi wali kelas yang sama dengan jadwal yang sama persis

SK membingungkan

SK membingungkan

SK membingungkan

SK hanya tahun 2005

SK hanya satu tahun 2005

SK hanya 1, tahun 2002

SK hanya 1 tahun 2005, tahun 2005 GTY, tapi di SK tugas awal sampai sekarang WB

SK GTY tidak ada, minta fc SK asli

SK GTY tidak ada

SK GTY di MI, di yayasan yang berbeda

SK GTT tidak ada, SK CPNS 2012 dengan masa kerja 6 th

SK GTT tidak ada

SK GTT tidak ada

SK GTT tidak ada

SK GTT tidak ada

SK GTT tidak ada

SK GTT tidak ada

SK GTT 2004 tetapi di SK CPNS mk baru 3 th

SK CPNS tahun 2011 dengan mk 3 tahun, SK GTT tahun 2004

SK copas, minta FC SK yang asli

SK awal meragukan, menurut SK CPNS logikanya SK awal 2007

SK 2005 S1 Hukum, SK 2006 S1 Agama ....tidak ada ijazah pendukung

semula Ka UPTD diangkat pengawas lagi tahun 2013

S1 tahun 2013, semula mengajar dengan ijazah SMA, GTY 14 Juli 2012

S1 tahun 2010, sebelumnya tidak jelas

S1 2010 UNNES ybs kuliah reguler dengan status sebagai mahasiswa

S1 2008, mengajar pertama 2009

minta fc SK asli ( tahun 1993 sudah diprint rapi )

minta fc SK asli

mengajar di MI

masa kerja sudah 22 tahun, SK pertama tidak ada no suratnya

mapel sertif kimia, di sekolah mengajar bhs jawa dan fisika

mapel sertif BK, di A1 mapel yang diampu kewirausahaan, SK GTY 3 Juni 2009

mapel sertif BK, di A1 mapel yang diampu BI

lulus S1 tahun 2013

ijazah tidak dilegalisir

ijazah belum ada, SK GTY 1996, SK Kepsek 2013 GTT

GTY tahun 2014

GTY tahun 2012 yang mengangkat KS, mengajar keperawatan baru mulai thn 2010, belum pernah mengajar farmasi sesuai dengan mapel sertif

foto tidak ada

di SK tidak ada logo yayasan, , di SK tugas status GTY tempelan terus di fc

di SK GTY tidak ada logo sekolah, minta fc SK asli

D3 admnistrasi negara, S1 Pkn, mengajar mapel sertif belum 5 tahun

akta IV belum dilegalisir

17 Juli 2004 GTY, 18 Juli 2004 - 2007 status hanya sebagai guru

, ditulis tangan dan sama dengan SK an Eni Rohaeni

tidak ada SK GTT yang ada surat tugas

tidak ada SK GTT yang ada surat tugas

tadinya mengajar IPS di SMA, 2013 baru sebagai guru kelas

SK pengangkatan meragukan ( copas ) minta fc Sk  asli

SK meragukan, ( copas ) minta fc yang asli

SK meragukan ( SK GTY tapi diangkatnya jadi GTT )

SK mencurigakan ( tahun ditulis tangan )

SK membingungkan

SK kelulusan belum distempel

SK GTY ?

SK GTY  tidak ada

SK GTY  hanya sampe 2008, minta fc SK terakhir

SK GTT tidak ada, yang ada ijin praktek

SK GTT tidak ada, CPNS tahun 2006

SK GTT tidak ada yang ada surat tugas

SK GTT tidak ada yang ada surat ijin WB

SK GTT tidak ada yang ada surat ijin WB

SK GTT tidak ada yang ada surat ijin

SK GTT tidak ada yang ada surat ijin

SK GTT tidak ada yang ada surat iji praktek

SK GTT awal tidak ada yang ada surat ijin

legalisir ijazah harus dari universitas

ijazah belum dicap

akta IV belum dilegalisir

adanya surat ijin mengabdi, SK pertama masa kerja baru 3 th ( 2006 )

2005 hanya ada surat ijin praktek